Home / Topics / Finance & Tax / PMK 81/2024 dan Perubahan Pemindahbukuan Pajak
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year ago by
Lia.
PMK 81/2024 dan Perubahan Pemindahbukuan Pajak
August 11, 2025 at 8:21 am-
-
Up::0
Halo teman-teman Fintax Community! 👋
Mau share update penting nih soal perubahan aturan pemindahbukuan (Pbk) pajak yang sekarang diatur ulang lewat Coretax dan PMK terbaru, yaitu PMK 81/2024. Buat kalian yang sering urus pajak terutama di bagian Pbk, wajib banget tahu soal ini biar nggak salah langkah.
Jadi, sejak Coretax mulai berlaku, aturan Pbk yang sebelumnya diatur di PMK 242/2014 s.d.t.d PMK 18/2021 sudah dicabut dan diganti dengan PMK 81/2024. Nah, yang paling krusial adalah soal kelebihan pembayaran pajak, khususnya PPh Unifikasi. Dalam PMK 81/2024, Pasal 109 ayat (3) huruf d, dijelaskan kalau kelebihan bayar yang terkait dengan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi tidak bisa lagi diajukan pemindahbukuan.
Kenapa? Karena PPh Unifikasi itu sebenarnya gabungan dari beberapa jenis PPh (PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23, dan 26 tertentu) yang pemotongan, pemungutan, dan penyetorannya dilakukan dalam satu masa pajak. Jadi kalau ada kelebihan bayar, nggak bisa langsung Pbk atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, beda sama PPh Pasal 21/26 yang masih bisa.
Lalu, gimana kalau sudah kejadian kelebihan bayar? Tenang, solusinya sekarang adalah mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang lewat mekanisme PPYSTT (Permohonan Pengembalian Pajak yang Tidak Seharusnya Terutang). Caranya melalui Coretax di https://coretaxdjp.pajak.go.id/.Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain login ke akun Coretax, lakukan impersonate jika mewakili perusahaan, lalu pilih menu Pembayaran > Formulir Restitusi Pajak. Di sini, kita harus mengisi beberapa bagian, mulai dari surat permohonan, data wajib pajak, data permohonan, rekening bank tujuan pengembalian, dan upload dokumen pendukung seperti penghitungan pajak dan surat kuasa kalau diajukan oleh kuasa.
Jangan lupa pastikan rekening bank sudah terdaftar di sistem Coretax supaya proses pengembalian lancar.
Selain itu, sesuai Pasal 136 ayat (5) PMK 81/2024, Dirjen Pajak wajib menerbitkan SKPLB paling lambat 3 bulan setelah permohonan diterima, jadi kita nggak perlu khawatir soal kelanjutan prosesnya.
Kesimpulannya, perubahan aturan ini memang bikin kita harus lebih teliti dan paham tata cara baru dalam mengurus kelebihan pembayaran pajak. Jangan sampai salah langkah karena prosesnya sekarang berbeda dan harus melalui permohonan pengembalian, bukan pemindahbukuan seperti dulu.
Semoga info ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi berurusan sama pajak di era Coretax. Kalau ada yang mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja ya, biar sama-sama kita gali dan update ilmunya.
Thanks and stay savvy with tax! 💼✨
-
Albert, terima kasih banyak untuk informasinya! Penjelasannya sangat jelas dan langsung ke inti masalah. Saya baru tahu kalau PPh Unifikasi tidak bisa di-Pbk lagi, dan solusi restitusi ini sangat membantu. Langkah-langkahnya di Coretax juga detail banget, jadi saya tahu harus mulai dari mana. Mantap!
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…13 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:perubahan pajak
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:perubahan pajak
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pmk perubahan pajak
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:pmk pajak
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:pmk pajak
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:pmk pajak
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:perubahan pajak
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:2024 perubahan pajak
