[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut bahwa platform perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal bisa mulai ditunjuk untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar (marketplace) pada 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut sudah ada sekitar 240 PMSE yang kini berhak untuk memotong dan memungut pajak dari sekitar hingga Rp9 triliun per tahun. “Ada sekitar mungkin 240 platform perdagangan melalui sistem elektronik yang sudah terdaftar, sudah kami berikan hak untuk memotong dan memungut pajak dengan revenue performance sekitar Rp8 triliun sampai Rp9 triliun per tahun,” terangnya, dikutip Jumat (30/1/2026). Bimo mengatakan, otoritas pajak bakal meningkatkan jumlah penunjukan platform digital luar negeri itu agar bisa mengoptimalkan potensi penerimaan transaksi digital. Selanjutnya, dia bakal memperluas penunjukannya terhadap platform dalam negeri.

“Kami berharap mudah-mudahan di tahun 2026 platform digital dalam negeri juga nantinya akan kami wajibkan untuk memungut pajak sesuai dengan kondisi dari merchant-merchant yang ada di platform digital tersebut,” lanjut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu. Adapun otoritas fiskal tidak hanya menggunakan metode penunjukkan PMSE dalam memperluas basis penerimaan pajak. Pemerintah dalam hal ini juga sejak 2025 telah menerapkan pajak minimum global (global minimum tax).

Penerapan pajak minimum global itu memungkinkan pemerintah memajaki perusahaan asing yang menjalankan usahanya di negara tersebut, dengan laba konsolidasi sebesar 750 juta euro per tahun. “Kami bisa mulai meng-exercise hak pemajakan kami terhadap investasi-investasi yang selama ini mendapatkan tax holiday di Indonesia sepanjang konsolidasi di atas 750 juta euro per tahun. Kami akan bisa mengambil hak pemajakan 15% dari 22% rate untuk corporate income tax yang selama ini kami bebaskan,” terang Bimo. Adapun pemerintah menetapkan target penerimaan pajak secara keseluruhan pada 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Target itu naik Rp440,1 triliun dari realisasi penerimaan pajak 2025 lalu sebesar Rp1.917,6 triliun.

[Joko Siyamto Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Good, thank you for sharing this information, it’s very helpful!👏🏻👍🏻

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Terima kasih atas bagikan ulasan dan pembaruan informasi yang sangat bernilai strategis ini di forum FinTax Community. Diskusi mengenai pemajakan ekonomi digital dan Global Minimum Tax ini menjadi pengingat penting bagi kita semua untuk terus mengawal kesiapan sistem pencatatan keuangan dan tata kelola perpajakan perusahaan di tengah pesatnya transformasi regulasi fiskal Indonesia.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Bagi praktisi keuangan dan perpajakan, dinamika regulasi ini mempertegas pentingnya peningkatan kapabilitas teknis di bidang e-commerce taxation dan international tax. Pengetahuan mengenai mekanisme pemotongan PMSE serta implikasi aturan Pillar Two menjadi kualifikasi penting agar tim FAT mampu memberikan rekomendasi strategis bagi manajemen dalam mengelola risiko ketaatan perpajakan (tax compliance risk) entitas usaha.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Penerapan aturan pajak minimum global ini menegaskan bahwa strategi perpajakan internasional kini tidak lagi berfokus pada penghematan pajak secara agresif (aggressive tax planning), melainkan pada transparansi dan keselarasan dengan standar konsensus global Pillar Two OECD. Perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia harus mulai mengkaji ulang struktur pelaporan keuangan konsolidasi dan memperhitungkan potensi top-up tax agar tidak menimbulkan risiko sengketa perpajakan lintas negara.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Seiring dengan tingginya target penerimaan pajak APBN 2026 yang mencapai Rp2.357,7 triliun, intensionalitas DJP dalam menggali potensi penerimaan baru dari sektor digital dan investasi asing merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan fiskal nasional. Optimalisasi penerimaan berbasis otomatisasi pemutakhiran data ini diharapkan dapat memperluas basis pajak secara adil tanpa memberatkan satu sektor ekonomi saja.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Bagi entitas bisnis yang bertindak sebagai merchant, adanya skema pemotongan pajak secara langsung oleh platform digital berarti setiap potensi penghasilan akan terekam secara otomatis dalam ekosistem Coretax. Tim FAT korporasi dituntut untuk memperketat ekualisasi internal antara total Gross Merchandise Value (GMV) atau penjualan kotor di marketplace dengan bukti pemotongan yang diterbitkan oleh platform, guna memastikan seluruh kredit pajak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penghitungan PPh Badan di akhir tahun buku.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Di sisi lain, penerapan Global Minimum Tax (GMT) dengan ambang batas pendapatan konsolidasi sebesar 750 juta Euro memberikan dampak signifikan bagi lanskap investasi dan perencanaan pajak (tax planning) perusahaan multinasional. Pengenalan tarif pajak efektif minimum sebesar 15% secara global secara tidak langsung mengubah peta efektivitas fasilitas tax holiday yang selama ini dimanfaatkan oleh investor asing di Indonesia, sehingga penyesuaian strategi fiskal grup usaha menjadi sangat krusial.

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Dari kacamata praktis Finance, Accounting, and Tax (FAT), penunjukkan platform PMSE lokal sebagai pemungut pajak merchant akan membawa perubahan mendasar pada mekanisme pemotongan, pemungutan, dan pelaporan pajak (withholding tax system). Bagi perusahaan yang beroperasi sebagai platform marketplace maupun para merchant yang berjualan di dalamnya, regulasi ini menuntut kesiapan infrastruktur pencatatan transaksi yang terintegrasi agar pemotongan pajak berjalan akurat tanpa memicu selisih pembukuan atau gangguan pada arus kas (cash flow).

[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Pernyataan strategis yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengenai penunjukan platform Commerce lokal sebagai pemungut pajak pedagang (merchant) serta implementasi Global Minimum Tax (GMT) ini menandai era baru ekosistem perpajakan digital di Indonesia. Langkah perluasan pemungutan pajak melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dalam negeri menunjukkan bahwa otoritas pajak semakin progresif dalam mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari arus transaksi ekonomi digital yang berkembang pesat.