[Finance Manager Rookie]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller Center. Langkah ini merupakan respons taktis marketplace sebagai persiapan implementasi PMK Nomor 37 Tahun 2025, di mana pemungutan PPh Pasal 22 e-commerce sebesar 0,5% akan mulai dieksekusi secara efektif per 1 Agustus 2026.

Bagi kita di ranah Finance, Accounting, and Tax (FAT) yang mengelola merchant korporasi maupun mendampingi klien UMKM di marketplace, timeline dua minggu ke depan ini adalah masa krusial untuk mitigasi risiko salah potong.

Ada beberapa poin operasional penting yang wajib kita cermati bersama:

1. Jalur Pembebasan: Surat Pernyataan Omzet vs SKB PPh Pasal 22

Tokopedia membagi kluster pembebasan menjadi dua mekanisme administratif:

• Bagi WP OP (Perorangan): Fasilitas batas omzet tidak kena pajak hingga Rp500 juta setahun wajib dibuktikan dengan mengunggah Surat Pernyataan Omzet berbentuk PDF ke sistem.

• Bagi WP Badan (PT/CV): Bagi perusahaan yang berstatus non-PKP atau memiliki skema insentif lain, pembebasan tidak menggunakan surat pernyataan, melainkan wajib mengunggah dokumen Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 yang sah dari DJP.

2. Validasi Data Induk Perpajakan di Seller Center

Sebelum buru-buru mengunggah dokumen pembebasan, tim FAT perusahaan wajib melakukan cleansing data pada profil akun toko. Pastikan sinkronisasi antara status PKP/Non-PKP, NPWP 16 digit (atau NIK yang tervalidasi), serta alamat penagihan (billing address) sudah tepat. Kegagalan validasi data master perpajakan ini berpotensi membuat sistem otomatis menolak pengajuan dokumen pembebasan, yang berujung pada pemotongan paksa per 1 Agustus nanti.

3. Kabar Baik Manajemen Cash Flow: Mekanisme Pembatalan & Refund

Salah satu poin krusial yang sempat menjadi kekhawatiran para praktisi adalah bagaimana nasib PPh 22 yang sudah terpotong jika terjadi retur atau pembatalan transaksi oleh pembeli. Keterangan resmi Tokopedia mengonfirmasi bahwa pajak yang terlanjur dipotong akan dikembalikan (refund) ke saldo penjual. Secara akuntansi, ini sangat melegakan karena tim finance tidak perlu direpotkan dengan jurnal penyesuaian yang rumit atas transaksi batal.

Rekomendasi dan Ruang Diskusi Forum:

Mengingat sisa waktu tinggal menghitung hari sebelum skema pemotongan ini berjalan masif, mari kita petakan kesiapan di lapangan:

1. Bagaimana kesiapan tim FAT rekan-rekan dalam memproses SKB PPh Pasal 22 untuk akun marketplace berbentuk Badan? Apakah proses permohonan SKB ke KPP melalui Coretax berjalan mulus bulan ini?

2. Bagaimana rekan-rekan melihat kesiapan sistem marketplace dalam menerbitkan Dokumen Setara Bukti Potong PPh 22 setiap bulannya? Apakah akan mudah di-rekonsiliasi dengan laporan penjualan bulanan?

Yuk, mari kita saling berbagi strategi mitigasi perpajakan e-commerce ini di kolom komentar!