[Finance Rookie]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Melanjutkan bedah regulasi atas PMK Nomor 44 Tahun 2026 yang baru diundangkan 6 Juli kemarin, ada satu pasal krusial yang akan sangat memengaruhi tata kelola hubungan antara Wajib Pajak (WP), Kuasa Pajak, dan tim operasional di lapangan. Pasal yang saya maksud adalah Pasal 8 PMK 44/2026, yang secara tegas mengunci mati hak substitusi: Seorang kuasa perpajakan dilarang keras melimpahkan kembali kewenangannya kepada orang lain.

Bagi kita di ranah Finance, Accounting, and Tax (FAT), ketentuan “satu Surat Kuasa Khusus hanya berlaku untuk satu orang kuasa untuk urusan tertentu” ini menuntut perubahan strategi dalam manajemen sengketa maupun kepatuhan harian perusahaan. Mari kita bedah dampaknya secara taktis:

1. Berakhirnya Praktik Substitusi Internal di Konsultan Perpajakan

Dalam praktik yang lumrah terjadi sebelumnya, seorang Partner di Kantor Konsultan Pajak (KKP) atau Head of Tax Korporasi sering kali menerima kuasa penuh dari direksi, namun saat menghadiri pemeriksaan atau pembahasan akhir (closing conference) di KPP, mereka melimpahkan kewenangannya secara lisan atau tertulis via hak substitusi kepada Manager atau Senior Consultant. Per 6 Juli 2026, taktik operasional seperti ini ilegal secara formal. Jika nama Anda tidak tercantum di dalam Surat Kuasa Khusus, Anda tidak memiliki hak bicara (legal standing) untuk mewakili posisi WP di hadapan pemeriksa.

2. Risiko Macetnya Kasus Akibat Hambatan Kehadiran Fisik

Ketentuan ini memicu risiko operasional baru. Jika seorang profesional FAT yang ditunjuk sebagai kuasa tunggal tiba-tiba berhalangan hadir secara permanen atau temporer (misal: sakit, cuti melahirkan, atau mendadak resign), maka seluruh proses administrasi perpajakan yang sedang berjalan berpotensi stuck. Perusahaan tidak bisa sekadar membuat “surat pengalihan tugas internal”. Solusi satu-satunya adalah menerbitkan Surat Kuasa Khusus baru dari awal, yang secara administratif tentu memakan waktu (lead time) dan energi, terutama jika direksi selaku pemberi kuasa sedang berada di luar negeri.

3. Batas Abu-abu: Mengirim Dokumen vs Melakukan Pembahasan

Sisi positifnya, Pasal 8 ayat (4) masih memberikan kelonggaran manusiawi: Kuasa boleh menunjuk pegawainya hanya sebatas untuk mengantar atau menerima dokumen administrasi perpajakan tertentu (menggunakan Surat Penunjukan sesuai Pasal 13). Namun, praktisi di lapangan wajib berhati-hati. Petugas yang ditunjuk ini murni bertindak sebagai “kurir administrasi”. Jika di meja KPP fiskus mulai menanyakan substansi isi dokumen, kebenaran angka, atau meminta klarifikasi atas isi kertas kerja, petugas tersebut sama sekali tidak boleh memberikan tanggapan strategis karena hal itu sudah masuk ke dalam ruang lingkup pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang dilarang dialihkan.

Rekomendasi Taktis untuk Anggota Forum:

Mengingat ketatnya aturan larangan pengalihan kuasa ini, strategi mitigasi yang bisa kita terapkan adalah:

1. Penerbitan Kuasa Kolektif/Multipel: Sejak awal proses pemeriksaan atau pengajuan keberatan, usahakan mencantumkan lebih dari satu nama penerima kuasa (misal: Head of FAT dan Tax Manager sekaligus) di dalam satu lembar Surat Kuasa Khusus, sepanjang keduanya memenuhi syarat kompetensi PMK 44/2026. Ini penting sebagai back-up jika salah satu pihak berhalangan.

2. Edukasi Staf Lapangan: Pastikan staf yang dikirim ke KPP bermodalkan Surat Penunjukan memahami batasannya; mereka di sana hanya untuk serah terima berkas secara fisik/sistem, bukan untuk berdebat atau memberikan komitmen verbal kepada fiskus.

Bagaimana tanggapan rekan-rekan FinTax Community mengenai hilangnya hak substitusi ini? Apakah klausul ini mempersulit ruang gerak operasional tim FAT di perusahaan Anda, atau justru dinilai bagus demi kepastian hukum?

Mari kita diskusikan strategi mitigasinya di bawah!

[Debbie Christie Ginting / Finance Team Lead Rookie]

Sebenarnya satu sisi ini menguntungkan pihak staff, agar tidak sepenuhnya bertanggungjawab atas “hajatan” para tim marketing, namun satu sisi ini merugikan jika ada case harus menceritakan kronologi dan “dapur” perusahaan kepara oranglain.