[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.

Kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menunjuk empat lokapasar (marketplace) sebagai pemungut PPh, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

“Keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli,” ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, dilansir dari KompasTV, Rabu (1/7/2026).

Bimo menjelaskan, penunjukan keempat platform tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain nilai transaksi dan jumlah kunjungan atau akses pengguna dalam satu tahun.

Ia menegaskan, pemungutan PPh atas transaksi e-commerce bukan merupakan kebijakan baru.

Perubahan hanya terjadi pada mekanisme pemungutannya. Jika sebelumnya pajak disetorkan sendiri oleh pedagang, kini pemungutannya dilakukan oleh marketplace yang ditunjuk pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga tak memungut semua penjual online di marketplace. Ada kriteria yang tidak dibebani pungutan pajak ini.

Lantas, bagaimana mekanismenya?

Mekanisme pungutan pajak penjual online

Bimo menjelaskan, mekanisme pemungutan pajak dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace.

Selanjutnya, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang.

Besaran pajak yang dipungut kemudian dicantumkan dalam invoice atau tagihan elektronik.

Dokumen tersebut sekaligus berfungsi sebagai bukti pemungutan PPh Pasal 22, sehingga pedagang tidak perlu lagi memperoleh dokumen terpisah.

“Jadi tidak perlu ada double effort dokumen. Tagihan atau invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan. Kemudian marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke kas negara,” ujar Bimo.

Setelah memungut pajak, marketplace akan menyetorkannya ke kas negara dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Menurut Bimo, mekanisme tersebut dirancang untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, baik bagi pedagang maupun marketplace, karena seluruh proses pemungutan hingga pelaporan dilakukan secara digital melalui sistem yang telah terintegrasi.

“Dengan mekanisme ini kami berharap dan kami yakin bahwa marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace,” ujar Bimo.

Kriteria penjual yang tak kena pungutan pajak

Bimo mengatakan tujuan dari adanya mekanisme tersebut untuk memberikan kemudahan sekaligus menciptakan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, terutama bagi para pelaku usaha yang berjualan melalui platform digital.

Selain menyederhanakan proses administrasi, sistem tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memastikan perlakuan perpajakan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.

Namun pemerintah, lanjut Bimo, tetap memberikan perlindungan kepada pedagang berskala kecil alias pedagang kecil.

Pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun tidak akan dikenai pemungutan PPh oleh marketplace, asalkan menyampaikan surat pernyataan resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyebut tarif PPh yang dikenakan relatif rendah dan dapat diperhitungkan dalam kewajiban pajak tahunan.