[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025.

Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen Pajak Tahun Anggaran 2025 Audited, terdapat 64.625 sengketa pajak yang masih dalam proses dengan total nilai mencapai Rp 176,15 triliun.

Dalam laporan tersebut dijelaskan, sengketa pajak merupakan seluruh upaya hukum yang diajukan baik oleh wajib pajak maupun Ditjen Pajak yang berpotensi mengubah besaran ketetapan pajak, keputusan administrasi, maupun putusan yang telah diterbitkan sebelumnya.

Ruang lingkup sengketa meliputi keberatan, pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, banding, gugatan di Pengadilan Pajak, hingga peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

“Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat memengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya,” tulis DJP dalam laporan tersebut, Kamis (30/7).

Berdasarkan jenis ketetapan pajaknya, mayoritas sengketa berasal dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta berbagai keputusan dan putusan lainnya.

Jumlah perkara dalam kelompok ini mencapai 54.819 berkas dengan nilai sengketa sebesar Rp 132,83 triliun.

Sementara itu, sengketa yang berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tercatat sebanyak 3.387 perkara dengan nilai mencapai Rp 43,32 triliun. Adapun sengketa atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) berjumlah 6.419 perkara.

Jika dilihat dari tahapan upaya hukum, perkara non keberatan menjadi yang paling banyak ditangani DJP, yakni 31.186 berkas dengan nilai Rp 5,67 triliun.

Selanjutnya, terdapat 10.778 perkara keberatan dengan nilai sengketa Rp 55,75 triliun. Adapun perkara banding dan gugatan yang diproses di Pengadilan Pajak mencapai 12.171 berkas dengan nilai Rp77,89 triliun, sedangkan perkara yang telah memasuki tahap peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung tercatat sebanyak 10.490 berkas senilai Rp 36,83 triliun.

Ditjen Pajak menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pada tahap keberatan maupun nonkeberatan dapat mengubah besaran ketetapan pajak yang diterbitkan sebelumnya.

Keputusan yang diambil dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, menolak, menambah, membetulkan, mengurangi, menghapuskan, hingga membatalkan ketetapan pajak.

Sementara itu, untuk perkara yang telah masuk ke Pengadilan Pajak, majelis hakim memiliki kewenangan untuk mengubah atau membatalkan ketetapan pajak melalui putusan banding maupun gugatan.

Pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk mengabulkan, menolak, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 5 RequirementsUpdate any post field with any value 1 timeLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Langkah Mitigasi bagi Wajib Pajak
Agar risiko sengketa dapat diminimalkan, perusahaan dapat menerapkan beberapa langkah berikut:

Menyusun dokumentasi transaksi secara lengkap dan mudah ditelusuri.
Melakukan pembukuan sesuai standar akuntansi dan ketentuan perpajakan.
Melakukan tax review atau tax health check secara berkala.
Memastikan seluruh pelaporan pajak konsisten dengan laporan keuangan.
Segera memberikan klarifikasi yang didukung bukti apabila terdapat permintaan dari DJP.
Berkonsultasi dengan konsultan pajak atau ahli apabila menghadapi transaksi yang kompleks.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 5 RequirementsUpdate any post field with any value 1 timeLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Pelajaran yang Dapat Diambil
Meningkatnya jumlah dan nilai sengketa menunjukkan bahwa kepatuhan administrasi sama pentingnya dengan kepatuhan pembayaran pajak. Dokumentasi yang lengkap, penerapan aturan secara konsisten, dan komunikasi yang baik dengan otoritas pajak dapat mengurangi potensi perbedaan interpretasi yang berujung pada sengketa.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 5 RequirementsUpdate any post field with any value 1 timeLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Pada akhirnya, sistem perpajakan yang sehat tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan negara, tetapi juga oleh adanya kepastian hukum, transparansi proses, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Dengan kepastian tersebut, hak dan kewajiban baik pemerintah maupun Wajib Pajak dapat terlindungi secara seimbang.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 5 RequirementsUpdate any post field with any value 1 timeLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Dampaknya bagi Pemerintah
Membutuhkan sumber daya yang besar untuk menangani sengketa.
Berpotensi menunda kepastian penerimaan negara.
Menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas pemeriksaan, pembinaan, dan kejelasan regulasi perpajakan.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 5 RequirementsUpdate any post field with any value 1 timeLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Mengapa sengketa pajak bisa terjadi?
Sengketa umumnya muncul karena adanya perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), misalnya mengenai:

Koreksi hasil pemeriksaan pajak.
Interpretasi peraturan perpajakan.
Pengakuan biaya atau penghasilan.
Pemanfaatan fasilitas perpajakan.
Penghitungan PPN atau PPh.
Bukti transaksi atau dokumentasi yang dianggap belum memadai.
Dampaknya bagi Wajib Pajak

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 5 RequirementsUpdate any post field with any value 1 timeLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

besarnya nilai dan kompleksitas sengketa perpajakan yang sedang ditangani. Nilai tersebut merupakan akumulasi nilai sengketa dalam berbagai tahapan penyelesaian, bukan berarti seluruhnya merupakan penerimaan negara yang hilang atau pasti harus dibayarkan.