[Finance Accounting and Tax Manager Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Pernyataan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan dalam forum BRITACOF mengenai bahaya praktik penghindaran pajak terhadap mobilisasi penerimaan negara menegaskan makin ketatnya pengawasan arus modal dan transaksi lintas batas. Penegasan bahwa pengalihan laba melalui aset takberwujud, pembayaran ke pihak berelasi di yurisdiksi berarif rendah, serta model bisnis digital tanpa kehadiran fisik menjadi isu global yang menuntut kesiapan kepatuhan tinggi dari grup perusahaan multinasional.

Bagi praktisi Finance, Accounting, and Tax (FAT) yang menangani korporasi dengan skema kepemilikan atau transaksi hubungan istimewa lintas negara, terdapat beberapa poin teknis dan urgensi tata kelola yang wajib dicermati:

Pertama: Pengetatan Pengawasan Transaksi Pihak Berelasi dan Aset Takberwujud

Skema alokasi beban ke yurisdiksi lain melalui pembayaran royalti, imbalan jasa manajemen, maupun pemanfaatan aset takberwujud kini berada dalam radar pengawasan risiko DJP secara intensif. Tim FAT harus memastikan bahwa seluruh penentuan harga transfer (transfer pricing) telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle) yang didukung oleh analisis kesepadanan serta dokumentasi pembanding yang mutlak valid.

Kedua: Kesiapan Administrasi atas Implementasi Solusi Dua Pilar

Dukungan Indonesia terhadap Kerangka Kerja Dua Pilar (Two-Pillar Solution) membawa implikasi langsung pada struktur pemajakan grup usaha berskala global. Penerapan Pilar Pertama terkait hak pemajakan atas pasar tempat konsumsi berada serta Pilar Kedua mengenai batas pajak minimum global akan mengubah kalkulasi beban PPh Badan konsolidasi, sehingga menuntut proyeksi beban pajak secara lebih terintegrasi.

Ketiga: Transparansi Laporan per Negara (Country-by-Country Reporting)

Pemanfaatan instrumen pertukaran informasi keuangan dan pertukaran data CbCR secara otomatis antarotoritas pajak melalui kerangka kerja BRITACOM mempersempit celah asimetri informasi. Korporasi dituntut untuk menjaga konsistensi antara data entitas induk di luar negeri, alokasi laba di setiap negara, serta bukti penyetoran pajak domestik guna menghindari potensi pemicuan sengketa transfer pricing.

Keempat: Urgensi Penguatan Dokumen Penetapan Harga Transfer (TP Doc)

Meningkatnya kapasitas pemeriksaan spesifik pada isu penentuan harga transfer membuat penyusunan Master File, Local File, dan CbCR tidak lagi dapat diperlakukan sebagai rutinitas formalitas semata. Dokumen penetapan harga transfer wajib mencerminkan substansi ekonomi riil, alokasi risiko usaha, serta substansi fungsi yang dijalankan oleh setiap entitas dalam rantai pasok perusahaan.

Rekomendasi Diskusi Forum:

Pengetatan regulasi perpajakan internasional dan penguatan kerja sama antarotoritas pajak menuntut transparansi total dan kedisiplinan tinggi dalam penataan struktur transaksi lintas batas.

• Bagaimana kesiapan tim FAT dan konsultan internal di perusahaan rekan-rekan dalam memperbarui analisis kesepadanan TP Doc pasca-eskalasi pengawasan isu BEPS ini?

• Apakah grup perusahaan Anda telah mulai melakukan pemetaan dampak (impact assessment) terhadap skema pendaftaran pajak minimum global Pilar Kedua?

Yuk, mari kita diskusikan pandangan teknis dan pengalamannya di kolom komentar!

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

BRITACOF menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kolaborasi tersebut, sedangkan keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh penerapan nyata di setiap negara. Sebab, sistem perpajakan yang kuat bukan sekadar sistem yang mampu mengumpulkan penerimaan sebanyak-banyaknya, melainkan sistem yang memastikan kewajiban dipenuhi secara adil, kepastian hukum terjaga, dan kepercayaan antara negara, dunia usaha, serta masyarakat terus tumbuh.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Sementara itu, otoritas pajak perlu menerapkan pengawasan berbasis risiko secara profesional, transparan, dan proporsional. Pada akhirnya, persoalan penghindaran pajak tidak cukup diselesaikan hanya dengan memperketat aturan, tetapi juga membutuhkan sistem administrasi yang adaptif, sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang memadai, dan kerja sama internasional yang efektif

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Bagi Indonesia, penguatan administrasi perpajakan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas data, pengawasan transaksi pihak berelasi, pemeriksaan kewajaran harga transfer, dan penerapan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda secara tepat. Di sisi lain, kepastian hukum juga harus dijaga agar perencanaan pajak yang sah tidak serta-merta diperlakukan sebagai pelanggaran. Perusahaan perlu memastikan bahwa setiap transaksi memiliki dasar bisnis yang jelas, dokumentasi yang memadai, serta pelaporan yang sesuai dengan ketentuan.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Pertukaran pengetahuan, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyempurnaan pelayanan dapat membantu otoritas pajak mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan secara lebih tepat. Meski demikian, BRITACOF bukan lembaga penegak hukum yang secara otomatis menyelesaikan setiap kasus penghindaran pajak. Manfaat forum tersebut bergantung pada bagaimana pengalaman dan praktik yang dibagikan diterapkan sesuai hukum, kewenangan, serta kebutuhan masing-masing negara.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Di sinilah BRITACOF atau Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum memiliki relevansi. Forum ini menjadi wadah bagi administrasi perpajakan berbagai negara dan yurisdiksi untuk bertukar pengalaman serta mengembangkan praktik administrasi dan pelayanan perpajakan. Pada 13–15 Oktober 2026, Indonesia menjadi tuan rumah BRITACOF ke-7 di Jakarta dengan tema Smart Taxation, Shared Prosperity.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, di tengah semakin kompleksnya aktivitas bisnis dan transaksi lintas negara, pemerintah menghadapi tantangan besar untuk memastikan setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya secara adil. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu upaya mengurangi beban pajak melalui pengaturan transaksi atau pemanfaatan ketentuan perpajakan yang dalam praktiknya perlu dinilai berdasarkan substansi ekonomi dan aturan yang berlaku.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Praktik ini perlu dibedakan dari penggelapan pajak (tax evasion) yang melibatkan pelanggaran hukum, seperti menyembunyikan penghasilan atau menyampaikan informasi yang tidak benar. Dalam konteks internasional, persoalan penghindaran pajak menjadi semakin rumit ketika perusahaan beroperasi di berbagai negara, memanfaatkan perbedaan tarif pajak, melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, atau menempatkan aset dan keuntungan pada yurisdiksi yang berbeda. Kondisi tersebut menuntut otoritas pajak untuk tidak hanya mengandalkan pemeriksaan konvensional, tetapi juga memperkuat kemampuan analisis data, memahami model bisnis global, dan meningkatkan kerja sama antarnegara.

[Joko Siyamto Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Good, thank you for sharing this information, it’s very helpful!👏🏻👍🏻