[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

​Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tujuh puluh satu tahun dua ribu dua puluh enam—sebagai penyempurnaan atas PMK seratus delapan belas tahun dua ribu dua puluh empat—kembali menegaskan arah reformasi administrasi perpajakan yang mengedepankan kepastian hukum dan efisiensi prosedur. Salah satu poin pengetatan yang sangat mendasar adalah pembatasan hak Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, baik terkait Surat Ketetapan Pajak (SKP), SPPT, maupun surat ketetapan PBB.

​Bagi praktisi Finance, Accounting, and Tax (FAT) dan tim sengketa pajak perusahaan, ketentuan baru ini mengubah peta jalan mitigasi hukum dan menuntut kecermatan ekstra melalui beberapa aspek kritis berikut:

​1. Pembatasan Kuota Pengajuan Maksimal Dua Kali

​Regulasi ini secara tegas membatasi hak pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar hanya sebanyak dua kali. Pembatasan ini menutup ruang uji ulang yang berulang-ulang tanpa dasar argumentasi yang kuat, sehingga menuntut tim FAT untuk menyusun substansi materi sanggahan secara matang, komprehensif, dan didukung bukti yang mutlak sejak pengajuan permohonan pertama.

​2. Disiplin Tenggat Waktu Tiga Bulan untuk Permohonan Kedua

​Apabila permohonan pertama ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, permohonan kedua wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal keputusan atas permohonan pertama dikirimkan oleh DJP. Batas waktu sembilan puluh hari ini memerlukan pengawasan kalender administrasi sengketa yang sangat ketat agar hak konstitusional Wajib Pajak tidak gugur hanya karena keterlambatan pendaftaran secara formalitas.

​3. Pengecualian Kondisi Luar Biasa (Force Majeure)

​PMK memberikan ruang kelonggaran atas batas waktu pengajuan permohonan kedua apabila Wajib Pajak berada dalam keadaan di luar kekuasaannya. Namun, pembuktian atas kualifikasi force majeure ini memerlukan dokumentasi hukum serta penetapan kondisi darurat yang valid dari pihak berwenang, sehingga tidak dapat dijadikan alasan administratif yang bersifat spekulatif.

​4. Implikasi Tata Kelola Risiko Hukum dan Manajemen Pencadangan Pajak

​Dengan kuota pengajuan yang terbatas, manajemen keuangan korporasi harus lebih cermat dalam menentukan apakah suatu SKP yang tidak benar akan ditempuh melalui jalur permohonan pembatalan Pasal tiga puluh enam atau langsung ke jalur keberatan Pasal dua puluh lima Undang-Undang KUP. Kesalahan dalam memilih jalur litigasi dapat mengunci posisi hukum perusahaan dan berdampak langsung pada kewajiban pencadangan beban pajak di laporan keuangan.

​Rekomendasi Diskusi Forum:

​Pengetatan prosedur ini menegaskan bahwa strategi sengketa pajak tidak lagi dapat dilakukan secara asal mencoba (trial and error).

​Bagaimana tim FAT dan penasihat hukum di perusahaan rekan-rekan menyesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan SKP pasca-berlakunya PMK tujuh puluh satu tahun dua ribu dua puluh enam ini?

​Pertimbangan teknis apa yang menjadi dasar utama Anda dalam memilih antara opsi pengajuan pembatalan ketetapan pajak dibanding pengajuan keberatan resmi?

​Yuk, mari kita diskusikan pandangan teknis dan pengalamannya di kolom komentar!

[Joko Siyamto Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Good, thank you for sharing this information, it’s very helpful!👏🏻👍🏻