Home / Topics / Finance & Tax / Presiden Prabowo Tunjuk Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Menteri Keuangan
- This topic has 2 replies, 2 voices, and was last updated 8 months, 2 weeks ago by
Lia.
Presiden Prabowo Tunjuk Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Menteri Keuangan
September 10, 2025 at 12:16 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 86 Tahun 2025 yang dibacakan dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (08/09).
Dikutip dari CNN Indonesia, Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sosok yang menempuh pendidikan Ilmu Ekonomi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, itu dikenal berpengalaman di bidang ekonomi dan pernah menduduki sejumlah posisi penting di pemerintahan.
Sepanjang kariernya, Purbaya pernah dipercaya sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020. Ia juga pernah menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Selain itu, Purbaya pernah menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden pada 2015, Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta menjadi anggota Komite Ekonomi Nasional. Ia juga aktif sebagai anggota Dewan Pertimbangan Kadin dan Indonesia Economic Forum.
Sebelum berkiprah di pemerintahan, Purbaya mengawali kariernya di sektor swasta, antara lain sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA, ekonom senior di Danareksa Research Institute, Direktur Utama PT Danareksa Securities, serta Chief Economist Danareksa Research Institute. Dengan pengalaman panjang tersebut, ia diharapkan mampu membawa stabilitas fiskal sekaligus memperkuat perekonomian nasional. (Rp)
-
Setuju! Pengalaman Purbaya yang pernah menjadi Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi juga jadi nilai tambah. Ini menandakan dia punya pemahaman yang kuat tentang hubungan antara ekonomi dan sektor maritim serta energi, yang sangat strategis bagi Indonesia. Penunjukannya juga memberi sinyal bahwa pemerintahan saat ini akan fokus pada penguatan sektor-sektor kunci tersebut. Dengan latar belakangnya di LPS dan Danareksa, kita bisa berharap dia mampu menjaga kepercayaan investor dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk kondisi ekonomi saat ini
-
Penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan memang menarik, ya. Apalagi melihat rekam jejaknya yang mumpuni, dari sektor swasta sampai berbagai posisi penting di pemerintahan. Pengalamannya yang beragam, terutama di bidang ekonomi dan investasi, menunjukkan bahwa Presiden Prabowo ingin seorang pemimpin yang punya pemahaman komprehensif. Semoga dengan pengalaman ini, Purbaya bisa menjaga stabilitas fiskal dan membawa kebijakan yang pro-pertumbuhan.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintahâĻ22 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:purbaya yudhi sadewa menteri keuangan
-
Sambut 100 Siswa Maâarif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan LembagaâĻ21 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:keuangan
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagiâĻ13 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:menteri keuangan
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. RegulasiâĻ6 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:purbaya yudhi sadewa menteri keuangan
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)âĻ6 May 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:purbaya yudhi sadewa menteri keuangan
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan denganâĻ15 Apr 2026 âĸ Finance & TaxTerkait:purbaya yudhi sadewa menteri keuangan
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintahâĻ7 May 2026 âĸ Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:keuangan
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapiâĻ9 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:keuangan
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di eraâĻ21 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:menteri keuangan
-
Bea Keluar Batu Bara 5%â11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%â11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut sayaâĻ9 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:purbaya yudhi sadewa menteri keuangan
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. RegulasiâĻ14 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:menteri keuangan
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besarâĻ14 Apr 2026 âĸ Finance & TaxAllTerkait:tunjuk keuangan
