Home / Topics / Finance & Tax / Pemerintah Optimistis Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 % Lewat Penguatan Ekonomi Syar
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 7 months, 2 weeks ago by
Lia.
Pemerintah Optimistis Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 % Lewat Penguatan Ekonomi Syar
October 9, 2025 at 11:25 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada 2029. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu strategi yang akan dioptimalkan adalah penguatan ekonomi syariah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut sektor ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.
“Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan 8 %, dan untuk itu seluruh potensi ekonomi perlu dioptimalkan, termasuk ekonomi syariah yang bisa menjadi salah satu engine pertumbuhan,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda Indonesia Sharia Economic festival (ISEF) 2025 pada Rabu (08/10).
Airlangga menuturkan, pemerintah terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economic Report, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dunia dalam pengembangan ekonomi syariah, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.
Lebih lanjut, Airlangga menyebut sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan, antara lain industri fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, serta produk kosmetik dan farmasi halal. Di sektor fesyen, permintaan global terhadap busana muslim diperkirakan mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 289 triliun. Sementara di industri makanan dan minuman halal, Indonesia menjadi salah satu negara dengan penerapan prinsip syariah paling konsisten di dunia.
Airlangga optimistis, dengan penguatan regulasi dan peningkatan kepatuhan syariah, Indonesia dapat naik dari posisi ketiga menjadi peringkat pertama ekonomi syariah dunia dalam waktu dekat. “Ini pekerjaan rumah kita bersama. Tahun depan, saya yakin Gubernur Bank Indonesia bisa mendeklarasikan Indonesia sebagai nomor satu ekonomi syariah dunia,” pungkasnya. (Rp)
-
Penguatan ekonomi syariah memang bisa menjadi salah satu kunci akselerasi pertumbuhan nasional. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar domestik yang kuat untuk produk halal mulai dari makanan, fashion, industri kreatif, hingga layanan keuangan. Tantangannya kini adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan terukur.
-
Salah satu peluang terbesar ada pada industri fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim (moslem friendly tourism). Tren global menunjukkan permintaan terhadap produk halal dan modest fashion terus meningkat, bukan hanya dari negara mayoritas muslim, tetapi juga dari komunitas global yang mengutamakan etika, keberlanjutan, dan gaya hidup bersih. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat tren, bukan hanya pasar.
-
Selain sektor konsumsi, keuangan syariah juga memiliki ruang ekspansi luas, terutama melalui digitalisasi. Fintech syariah, sukuk ritel, hingga pembiayaan UMKM berbasis bagi hasil bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Jika ekosistem ini diperkuat, maka ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi menjadi arus utama ekonomi nasional.
-
Namun untuk mencapai target pertumbuhan 8%, diperlukan sinkronisasi kebijakan dan akselerasi edukasi publik. Banyak pelaku usaha yang sebenarnya cocok menggunakan skema pembiayaan syariah, tetapi belum memahami mekanisme dan manfaatnya. Jika literasi dan akses diperluas, ekonomi syariah bisa menjadi pembuka jalan menuju kemandirian ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah capai syar
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:syar
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah capai ekonomi syar
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah syar
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah capai pertumbuhan ekonomi syar
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah ekonomi syar
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pemerintah
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pemerintah pertumbuhan syar
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:syar
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pemerintah ekonomi penguatan syar
