Home / Topics / Finance & Tax / Pemerintah Optimistis Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 % Lewat Penguatan Ekonomi Syar
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 9 months, 4 weeks ago by
Lia.
Pemerintah Optimistis Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 % Lewat Penguatan Ekonomi Syar
October 9, 2025 at 11:25 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada 2029. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu strategi yang akan dioptimalkan adalah penguatan ekonomi syariah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut sektor ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.
“Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan 8 %, dan untuk itu seluruh potensi ekonomi perlu dioptimalkan, termasuk ekonomi syariah yang bisa menjadi salah satu engine pertumbuhan,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda Indonesia Sharia Economic festival (ISEF) 2025 pada Rabu (08/10).
Airlangga menuturkan, pemerintah terus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economic Report, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dunia dalam pengembangan ekonomi syariah, di bawah Malaysia dan Arab Saudi.
Lebih lanjut, Airlangga menyebut sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan, antara lain industri fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, serta produk kosmetik dan farmasi halal. Di sektor fesyen, permintaan global terhadap busana muslim diperkirakan mencapai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 289 triliun. Sementara di industri makanan dan minuman halal, Indonesia menjadi salah satu negara dengan penerapan prinsip syariah paling konsisten di dunia.
Airlangga optimistis, dengan penguatan regulasi dan peningkatan kepatuhan syariah, Indonesia dapat naik dari posisi ketiga menjadi peringkat pertama ekonomi syariah dunia dalam waktu dekat. “Ini pekerjaan rumah kita bersama. Tahun depan, saya yakin Gubernur Bank Indonesia bisa mendeklarasikan Indonesia sebagai nomor satu ekonomi syariah dunia,” pungkasnya. (Rp)
-
Penguatan ekonomi syariah memang bisa menjadi salah satu kunci akselerasi pertumbuhan nasional. Dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar domestik yang kuat untuk produk halal mulai dari makanan, fashion, industri kreatif, hingga layanan keuangan. Tantangannya kini adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan terukur.
-
Salah satu peluang terbesar ada pada industri fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim (moslem friendly tourism). Tren global menunjukkan permintaan terhadap produk halal dan modest fashion terus meningkat, bukan hanya dari negara mayoritas muslim, tetapi juga dari komunitas global yang mengutamakan etika, keberlanjutan, dan gaya hidup bersih. Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pusat tren, bukan hanya pasar.
-
Selain sektor konsumsi, keuangan syariah juga memiliki ruang ekspansi luas, terutama melalui digitalisasi. Fintech syariah, sukuk ritel, hingga pembiayaan UMKM berbasis bagi hasil bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Jika ekosistem ini diperkuat, maka ekonomi syariah tidak hanya menjadi alternatif, tetapi menjadi arus utama ekonomi nasional.
-
Namun untuk mencapai target pertumbuhan 8%, diperlukan sinkronisasi kebijakan dan akselerasi edukasi publik. Banyak pelaku usaha yang sebenarnya cocok menggunakan skema pembiayaan syariah, tetapi belum memahami mekanisme dan manfaatnya. Jika literasi dan akses diperluas, ekonomi syariah bisa menjadi pembuka jalan menuju kemandirian ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:ekonomi
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:capai
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:lewat
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah capai pertumbuhan ekonomi penguatan
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pertumbuhan penguatan
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pemerintah pertumbuhan ekonomi
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah capai ekonomi
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah capai ekonomi
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah capai syar
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:syar
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pemerintah
