[AKHMAD SYAHREZA Rookie]

Up

0

::

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi perusahaan multinasional (PMN) yang beroperasi di Indonesia.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. ​

Dalam beleid itu, perusahaan multinasional dengan peredaran bruto konsolidasi minimal 750 juta euro atau sekitar Rp 15 triliun per tahun wajib masuk dalam skema Pajak Minimum Global.

Ketentuan itu berlaku apabila ambang batas tersebut terpenuhi minimal dalam dua dari empat tahun terakhir sebelum tahun pengenaan GloBE.

“Peredaran bruto tahunan grup PMN paling sedikit 750 juta euro berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama,” bunyi Pasal 3 ayat (2) beleid tersebut, Selasa (12/5/2026).

Melalui aturan ini, pemerintah mulai menerapkan skema pajak minimum global sebesar 15% sesuai kesepakatan OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Perusahaan yang masuk cakupan GloBE diwajibkan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak GloBE melalui Portal Wajib Pajak paling lambat sembilan bulan setelah berakhirnya tahun pengenaan GloBE pertama.

DJP juga dapat menetapkan status Wajib Pajak GloBE secara jabatan apabila perusahaan tidak mengajukan permohonan penambahan status secara sukarela.

Selain itu, perusahaan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam rangka pelaksanaan GloBE, termasuk pelaporan pajak tambahan berdasarkan skema Income Inclusion Rules (IIR), Undertaxed Payment Rules (UTPR), maupun Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).

Khusus entitas induk utama grup multinasional, DJP juga mewajibkan penyampaian GloBE Information Return (GIR) yang memuat struktur grup, tarif pajak efektif tiap yurisdiksi, hingga perhitungan pajak tambahan global.

[Lia Rookie]

Implementasi GloBE menjadi tonggak penting dalam reformasi perpajakan internasional. Namun, dengan adanya kewajiban pelaporan seperti GIR, IIR, UTPR, dan DMTT, perusahaan multinasional perlu mempersiapkan sistem dan tata kelola pajak yang lebih matang. Menurut rekan-rekan, tantangan terbesar dalam implementasi Pajak Minimum Global di Indonesia akan berada pada sisi regulasi, administrasi, atau kesiapan wajib pajaknya?