[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

0

::

Rekan–rekan Fintax Community, saya ingin mengangkat isu terbaru yang sedang cukup menyita perhatian publik, khususnya bagi kita yang bergerak di bidang perpajakan dan keuangan. Dalam pemberitaan terbaru, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa DJP akan bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dalam program tax amnesty. Menurut Bimo, DJP menghormati proses hukum yang berjalan dan siap memberikan dukungan apa pun yang diperlukan, termasuk menghadirkan pegawai-pegawai aktif sebagai saksi serta memberikan bantuan hukum sesuai ketentuan.

Sikap kooperatif ini tentu patut diapresiasi, mengingat integritas DJP sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Apalagi mengingat kasus ini menyangkut program strategis nasional seperti tax amnesty, yang seharusnya menjadi momentum peningkatan kepatuhan, bukan justru menimbulkan kecurigaan publik. Kejaksaan Agung sendiri telah melakukan penggeledahan di rumah dan kantor sejumlah pejabat DJP serta meminta keterangan berbagai pihak. Jika bukti sudah cukup, penetapan tersangka akan dilakukan.

Yang menarik, Kementerian Keuangan melalui Menteri Purbaya Yudhi Sadewa juga menegaskan sikap serupa—bahwa proses hukum harus dihormati dan dijalankan tanpa intervensi. Ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Bahkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan turut melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap beberapa nama yang diduga terlibat, termasuk mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Bagi saya pribadi, langkah-langkah ini penting sebagai sinyal bahwa era reformasi perpajakan tidak hanya berhenti pada digitalisasi, penyederhanaan aturan, atau peningkatan pelayanan, tetapi juga menyentuh aspek mendasar: integritas dan penegakan hukum. Program berskala besar seperti tax amnesty membutuhkan kepercayaan masyarakat—tanpa integritas, kebijakan apa pun akan kehilangan legitimasi.

Namun, ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita diskusikan bersama. Pertama, bagaimana upaya DJP menjaga moral pegawai di tengah guncangan isu seperti ini? Pegawai yang tidak terlibat tentu bisa merasa terpengaruh atmosfer negatifnya. Kedua, bagaimana strategi jangka panjang DJP untuk memperkuat pencegahan korupsi di level struktural, bukan hanya responsif ketika kasus muncul? Ketiga, apakah kasus ini akan memengaruhi program tax amnesty atau kebijakan serupa di masa depan?

Saya yakin rekan–rekan di komunitas ini punya sudut pandang berharga terkait isu ini—baik dari sisi hukum, perpajakan, maupun tata kelola.

Menurut Anda, apakah langkah kooperatif DJP sudah cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik? Dan reformasi seperti apa yang perlu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang?

[LiaParticipant Rookie]

Menarik sekali poin Albert soal moral pegawai. Menurut saya, menjaga semangat dan kepercayaan diri pegawai DJP di tengah isu seperti ini sangat krusial. Transparansi internal, komunikasi yang jelas dari pimpinan, serta dukungan psikologis bisa membantu agar pegawai yang tidak terlibat tetap merasa dihargai dan tidak terbebani atmosfer negatif.

[LiaParticipant Rookie]

Saya sepakat bahwa strategi jangka panjang lebih penting daripada sekadar respons kasus. DJP perlu memperkuat sistem pengawasan internal, memperluas penggunaan teknologi audit, dan membangun budaya integritas sejak rekrutmen. Dengan begitu, pencegahan korupsi bisa lebih sistematis, bukan hanya reaktif.

[LiaParticipant Rookie]

Kalau bicara dampak ke program tax amnesty, saya rasa kepercayaan publik akan jadi faktor penentu. Program ini bisa tetap berjalan, tapi masyarakat akan menilai apakah DJP benar-benar serius menjaga integritas. Tanpa kepercayaan, kebijakan sebesar apa pun akan kehilangan legitimasi.

[LiaParticipant Rookie]

Langkah kooperatif DJP memang patut diapresiasi, tapi untuk mengembalikan kepercayaan publik perlu reformasi yang lebih menyeluruh. Misalnya, memperkuat mekanisme whistleblowing, memperjelas akuntabilitas pejabat, dan melibatkan pihak independen dalam pengawasan. Dengan cara ini, publik bisa melihat bahwa reformasi bukan hanya jargon, tapi benar-benar dijalankan.