[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Klarifikasi dari Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bahwa DJP tidak menahan restitusi pajak melainkan menerapkannya secara selektif, terukur, dan terarah berbasis profil kepatuhan Wajib Pajak memberikan sinyal penting bagi manajemen risiko perpajakan korporasi. Kebijakan ini menegaskan bahwa tingkat kepatuhan sukarela (voluntary compliance) serta rekam jejak pelaporan pajak kini menjadi penentu utama kecepatan pencairan hak pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Bagi praktisi Finance, Accounting, and Tax (FAT), penegakan mekanisme pemeriksaan atas permohonan restitusi bagi entitas luar kategori patuh menuntut kesiapan dokumentasi yang jauh lebih presisi. Di tengah fokus menjaga postur APBN dan defisit fiskal, proses pemeriksaan restitusi akan dilakukan secara jauh lebih akuntabel dan berpatokan ketat pada Standard Operating Procedure (SOP) DJP.

Berikut adalah tiga analisis teknis dan langkah mitigasi operasional dari sudut pandang tata kelola FAT:

1. Proyeksi Likuiditas dan Dampak Pemeriksaan Restitusi (Cash Flow Projection)

Restitusi yang berpotensi masuk ke ranah pemeriksaan membutuhkan waktu pencairan yang lebih panjang. Tim FAT perlu mengantisipasi jeda penerimaan kas ini dengan menyusun proyeksi arus kas (cash flow forecasting) yang konservatif, agar kelancaran modal kerja operasional tidak terganggu selama proses pemeriksaan berlangsung.

2. Kesiapan Bukti Potong, Faktur Pajak, dan Ekualisasi Lintas Dokumen

Pemeriksaan restitusi PPN maupun PPh Badan fokus pada validitas pengkreditan Pajak Masukan dan keabsahan bukti pemotongan. Tim FAT wajib memastikan seluruh Faktur Pajak Masukan telah terekonsiliasi sempurna dengan laporan Coretax, serta transaksi didukung oleh arus fisik barang/jasa dan bukti pembayaran kas yang sah.

3. Peningkatan Status Kepatuhan menuju Wajib Pajak Patuh (Persyaratan Pengembalian Pendahuluan)

Untuk memperoleh fasilitas restitusi dipercepat tanpa pemeriksaan awal, perusahaan didorong untuk meningkatkan tata kelola perpajakannya agar memenuhi kriteria Wajib Pajak Patuh. Hal ini meminimalkan risiko pengujian menyeluruh oleh pemeriksaan pajak di kemudian hari.

Rekomendasi Diskusi Forum:

Pendekatan restitusi selektif mempertegas bahwa kepatuhan administrasi dan kualitas pembukuan adalah kunci utama kelancaran likuiditas perusahaan.

• Bagaimana pengalaman rekan-rekan tim FAT dalam mengelola skema pencairan restitusi pajak di perusahaan saat ini?

• Strategi mitigasi apa yang paling efektif diterapkan di internal perusahaan dalam menghadapi pengujian dan pemeriksaan restitusi oleh fiskus?

Yuk, mari kita diskusikan pandangan teknis dan pengalamannya di kolom komentar!

[Joko Siyamto Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Good, thanks for sharing the information!👏🏻