Home / Topics / Finance & Tax / Purbaya Siapkan Dana Rp 2 Triliun Untuk Perkuat Ekspor Furniture Nasional
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 2 months ago by
AKHMAD SYAHREZA.
Purbaya Siapkan Dana Rp 2 Triliun Untuk Perkuat Ekspor Furniture Nasional
December 29, 2025 at 7:58 am-
-
Up::0
Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menyiapkan dana Rp 2 triliun untuk memperkuat ekspor furnitur dan tekstil nasional merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Dukungan pembiayaan ekspor dengan bunga 6% melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menunjukkan adanya keberpihakan negara terhadap sektor industri padat karya yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa.
Namun demikian, jika dilihat dari sisi kebutuhan industri, angka Rp 2 triliun ini masih tergolong terbatas. Data menunjukkan bahwa volume pembiayaan LPEI yang telah tersalurkan baru sekitar Rp 200 miliar, sementara pelaku usaha furnitur mengusulkan kebutuhan pembiayaan hingga Rp 16 triliun. Artinya, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kebutuhan riil industri dan kapasitas fiskal yang saat ini disiapkan pemerintah. Meski pemerintah telah mengambil langkah awal, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan skala pembiayaan secara bertahap tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
Peluang pasar furnitur global yang mencapai sekitar US$ 300 miliar seharusnya menjadi alarm bagi Indonesia untuk lebih agresif dalam meningkatkan daya saing. Kontribusi ekspor furnitur Indonesia yang masih berada di kisaran US$ 2,5 miliar menunjukkan bahwa potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa sumber daya alam, tenaga kerja terampil, serta kekayaan desain berbasis budaya lokal yang dapat menjadi nilai tambah di pasar internasional.
Selain pembiayaan, aspek deregulasi dan efisiensi birokrasi juga menjadi faktor krusial. Pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia menekankan pentingnya insentif non-fiskal agar industri furnitur nasional tidak kalah bersaing dengan negara lain yang menawarkan kemudahan perizinan dan biaya produksi yang lebih rendah. Tanpa perbaikan regulasi, pembiayaan murah saja berpotensi tidak optimal dalam mendorong ekspor.
Isu lain yang tidak kalah penting adalah diversifikasi pasar ekspor. Ketergantungan sebesar 60% terhadap pasar Amerika Serikat menimbulkan risiko tinggi apabila terjadi perlambatan ekonomi atau perubahan kebijakan perdagangan di negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu bersama-sama membuka pasar baru, seperti Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, agar struktur ekspor Indonesia menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, kebijakan pembiayaan Rp 2 triliun ini dapat menjadi fondasi awal untuk mendorong ekspor furnitur dan tekstil nasional. Namun, agar dampaknya signifikan, kebijakan ini perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas pembiayaan di masa depan, reformasi regulasi, serta strategi diversifikasi pasar yang matang. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha, industri furnitur Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di pasar global.
-
so helpful!
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:dana triliun nasional
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:dana triliun nasional
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:triliun perkuat
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya triliun
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:perkuat nasional
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:triliun nasional
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya ekspor
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:triliun perkuat nasional
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya triliun perkuat
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:dana
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perkuat nasional