Home / Topics / Finance & Tax / Pajak Bontang Diskusi Insentif PPh bersama Wajib Pajak
- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 2 months, 1 week ago by
AKHMAD SYAHREZA.
Pajak Bontang Diskusi Insentif PPh bersama Wajib Pajak
April 14, 2026 at 11:18 am-
-
Up::0
Achmad Fauzan Firdiansyah, Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bontang melakukan diskusi bersama wajib pajak yang berada di wilayah kerjanya yaitu Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) secara daring di Kota Bontang (Jumat, 29/10).
“Dikarenakan kondisi perwakilan PT Kaltim Nitrate Rudy tidak dapat berkonsultasi secara langsung ke KPP Pratama Bontang, diskusi tersebut dilaksanakan melalui video conference Google Meeting dimulai pukul 14.30 WITA sampai dengan 15.00 WITA,” jelas Achmad.
PT Kaltim Nitrate mengajukan diskusi kepada AR untuk meminta penjelasan terkait insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan Ditanggung Pemerintah (DTP). “Pada masa tersebut, PT Kaltim Nitrate terdapat penghasilan berupa bonus. Seperti yang kita ketahui bahwa bonus bukan merupakan penghasilan yang rutin diterima oleh perusahaan. Oleh sebab itu, penghasilan PT Nitrate pada masa tersebut melebihi 16 juta,” jelas Fauzan dalam diskusi daring.
“Karena sudah melewati masa pelaporan, untuk Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan Tahun 2020 tidak dapat dilakukan pembetulan,” tambah Fauzan.
Di akhir diskusi, Fauzan menyarankan untuk melakukan pembetulan SPT PPh Badan Tahun 2021 serta pembetulan realisasi insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah paling lambat dilakukan tanggal 31 Oktober 2021.
Rudy berterima kasih atas waktu dan penjelasan yang diberikan oleh Achmad. “Terima kasih, Mas Fauzan atas penjelasannya. Setelah ini kami akan melakukan pembetulan seperti yang telah disarankan,” ucapnya.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak wajib
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak wajib
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak bersama wajib
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak wajib
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak pph wajib
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak wajib
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak wajib
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak wajib
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak pph wajib
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak pph wajib
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak pph wajib