[Finance Manager Rookie]

Up

0

::

Menarik melihat langkah DJP yang mengaktifkan kembali lebih dari 24 ribu wajib pajak dormant dan menghasilkan tambahan penerimaan yang cukup signifikan. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan saat ini semakin bergerak ke arah pemanfaatan data dan pendekatan berbasis aktivitas ekonomi aktual, bukan hanya status administratif wajib pajak.

Konsep wajib pajak dormant sebenarnya bukan berarti wajib pajak sudah berhenti secara permanen, tetapi berada pada kondisi tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif untuk sementara waktu. Ketika ditemukan adanya aktivitas usaha, investasi, transaksi, pelaporan, atau indikator ekonomi lainnya, maka status tersebut dapat dievaluasi kembali.

Yang menarik adalah semakin besarnya peran integrasi data, termasuk pemanfaatan sistem perpajakan dan informasi dari pihak ketiga. Ini menjadi sinyal bahwa tata kelola perpajakan ke depan akan semakin mengarah pada transparansi dan validasi lintas data sehingga konsistensi antara aktivitas ekonomi dan administrasi perpajakan menjadi semakin penting.

Dari sudut pandang pelaku usaha, kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa pengelolaan administrasi bisnis tidak lagi dapat dipisahkan dari aspek kepatuhan. Legalitas usaha, pencatatan transaksi, pelaporan, dan dokumentasi yang baik akan membantu mengurangi risiko ketika dilakukan validasi data di kemudian hari.

Menurut saya, langkah ini bukan hanya tentang mengejar penerimaan negara, tetapi juga mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih akurat dan adil. Pada akhirnya, kepatuhan yang baik bukan hanya melindungi negara, tetapi juga membantu pelaku usaha membangun fondasi pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.