[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyoroti potensi kehilangan penerimaan negara (potential loss) dalam pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Salah satu sorotan utama adalah ketidakjelasan perlakuan pajak atas dana operasional yang mengalir dalam program tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengatakan, terdapat sejumlah dinamika dalam implementasi kebijakan perpajakan yang berpotensi memengaruhi optimalisasi penerimaan negara, khususnya terkait status pajak dana yang disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Status pajak dana MBG dinilai belum sejalan aturan

Bimo menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian DJP adalah adanya surat edaran dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya yang menyatakan seluruh dana hibah dalam program MBG tidak dikenakan pajak.

Menurut dia, penentuan suatu transaksi sebagai objek pajak atau bukan objek pajak seharusnya mengacu pada ketentuan undang-undang, bukan surat edaran.

“Ada surat edaran dari kepala BGN yang lama yang menetapkan bahwa seluruh hibah MBG tidak kena pajak. Padahal untuk menetapkan barang kena pajak dan tidak kena pajak seharusnya ditetapkan berdasarkan undang-undang,” kata Bimo.

Ia menambahkan, dana insentif operasional harian yang disalurkan kepada pengelola dapur SPPG sempat diusulkan sebagai bantuan atau hibah.

Namun, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, dana tersebut masih termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh).

“Berdasarkan ketentuan yang berlaku hari ini, dana ini masih merupakan objek pajak penghasilan karena dilakukan oleh badan usaha yang memang mendapatkan profit dari operasionalnya,” ujarnya.

Meski demikian, DJP dan BGN saat ini tengah berkoordinasi untuk mencari solusi agar pelaksanaan program tetap berjalan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum maupun risiko terhadap penerimaan negara.

Koperasi Merah Putih juga berpotensi timbulkan risiko pajak

Selain MBG, DJP juga menyoroti potensi risiko penerimaan negara dari program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Risiko tersebut berkaitan dengan potensi tidak optimalnya penerimaan pajak dari kegiatan pembangunan maupun operasional koperasi.

Bimo menjelaskan, realisasi pajak dari kegiatan membangun sendiri dapat lebih rendah apabila nilai belanja bahan bangunan yang direalisasikan lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan. Kondisi ini dinilai berkaitan dengan pengelolaan program yang belum optimal.

Selain itu, meningkatnya aktivitas transaksi koperasi juga dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan pajak apabila tidak dibarengi dengan edukasi yang memadai.

“Tanpa edukasi yang berkelanjutan atas hak dan kewajiban perpajakan, akan terdapat risiko tidak terpenuhinya kewajiban formal sebagai wajib pajak seperti mulai dari lapor, menghitung, dan memotong atau memungut pajak,” kata Bimo.

Dorongan integrasi data antar kementerian

Untuk mengantisipasi potensi kehilangan penerimaan negara, DJP mendorong penguatan integrasi data transaksi keuangan antar kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program pemerintah, termasuk Badan Gizi Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koperasi, hingga Agrinas.

Bimo menyebut pihaknya telah melakukan pendekatan proaktif kepada sejumlah pimpinan lembaga untuk membangun komitmen pertukaran data secara lebih real time.

Langkah ini diharapkan dapat membantu DJP melakukan mitigasi risiko potensi kehilangan penerimaan sejak dini.

DJP menegaskan, koordinasi lintas lembaga akan terus diperkuat agar pelaksanaan program prioritas pemerintah tetap berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas penerimaan negara.