[Finance Rookie]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Sebuah artikel menarik baru saja dirilis oleh DDTCNews pagi ini (4/7/2026). Direktur TIK DJP, Pak Hantriono Joko Susilo, menegaskan bahwa DJP kini memiliki database yang sangat mutakhir berkat integrasi sistem Coretax. Melalui sistem ini, DJP bisa memantau dan melakukan cross-check secara instan terhadap omzet para pedagang online di marketplace (e-commerce).

Seperti yang kita tahu, berdasarkan regulasi terkait penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5%, setiap transaksi akan otomatis menerbitkan invoice yang dipersamakan dengan bukti pemungutan. Yang menarik, data bupot (bukti pemotongan/pemungutan) ini langsung mengalir secara real-time ke database DJP dan masuk ke akun Coretax masing-masing Wajib Pajak secara prepopulated.

Dari sudut pandang kepatuhan dan administrasi, ini adalah lompatan besar. Bagi pedagang yang patuh, fitur prepopulated di Coretax tentu sangat membantu karena mereka tidak perlu lagi repot menginput bupot satu per satu saat penyusunan SPT Tahunan. Efisiensi administrasinya sangat terasa.

Namun, poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam artikel tersebut adalah mengenai fasilitas batas omzet bebas pajak Rp500 juta bagi WP OP UMKM. Selama ini, banyak pedagang online yang memanfaatkan celah dengan menyerahkan “Surat Pernyataan” ke pihak marketplace bahwa omzet mereka masih di bawah Rp500 juta agar tidak dipungut PPh 22.

Dulu, DJP mungkin butuh effort ekstra dan waktu yang lama untuk melakukan holding data atau audit forensik digital. Sekarang? Polanya berubah total. Dengan data unifikasi dari seluruh marketplace yang terkonsolidasi di database DJP, otoritas hanya perlu menjalankan algoritma matching data sederhana untuk mendeteksi total omzet riil dari satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau NPWP yang berjualan di beberapa platform sekaligus (misalnya berjualan di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dll).

Jika sistem mendeteksi akumulasi omzet dari seluruh toko online milik seorang WP ternyata sudah melewati Rp500 juta, namun mereka tetap memasukkan surat pernyataan bebas pungut ke marketplace, bersiap-siaplah. Risiko terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) akan menjadi sangat tinggi dan proses mitigasinya akan jauh lebih menantang karena DJP memegang data pihak ketiga yang sangat valid (A1).

Bagi kita para praktisi keuangan, konsultan, dan pelaku bisnis, rilis berita ini menjadi alarm penting. Kita harus mengedukasi klien-klien kita, terutama yang bergerak di sektor retail/e-commerce, bahwa tanggung jawab atas kebenaran surat pernyataan itu ada sepenuhnya di tangan Wajib Pajak. Transparansi data saat ini sudah mutlak, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi di balik ketidakakuratan pelaporan manual.

Bagaimana tanggapan rekan-rekan di forum ini?

1. Apakah sistem prepopulated di Coretax Anda sejauh ini sudah berjalan mulus untuk rekonsiliasi data PPh 22 ini?

2. Bagaimana strategi Anda dalam mengedukasi klien UMKM agar tidak “lupa diri” saat menandatangani surat pernyataan bebas pungut di marketplace?

Mari kita diskusikan di kolom komentar!