[Finance Rookie]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Pernyataan terbaru dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Ibu Inge Diana Rismawanti hari ini (10/7/2026), membawa angin segar sekaligus catatan krusial bagi ekosistem perpajakan digital. Implementasi PMK 37/2025 dan PER-15/PJ/2025 yang menunjuk penyedia marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% bagi seller UMKM memindahkan beban setor (withholding mechanism) dari wajib pajak ke platform.

Bagi kita di sisi praktisi FAT yang mungkin mendampingi merchant skala UMKM atau sedang merapikan kepatuhan pajak korporasi berbasis e-commerce, kebijakan ini mengubah peta manajemen arus kas (cash flow) dan rekonsiliasi data.

Mari kita bedah 3 aspek teknis operasional dari aturan ini:

1. Simplifikasi Setor vs Kewajiban Pelaporan yang Tetap Melekat

Secara administratif, beralihnya kewajiban penyetoran ke pihak platform memang memotong birokrasi bagi pelaku usaha. Seller tidak perlu lagi membuat kode billing dan menyetor PPh Final secara mandiri per masa pajak atas transaksi di platform tersebut. Namun, poin penting yang ditegaskan DJP adalah kewajiban pelaporan SPT Tahunan tidak hilang. Di era Coretax System, data pemotongan oleh marketplace akan masuk sebagai data pre-populated. Tantangan bagi FAT adalah memastikan bahwa unifikasi bukti potong yang diterbitkan platform 100% sinkron dengan catatan omzet internal merchant.

2. Sifat PPh Pasal 22: Kredit Pajak atau Pelunasan Pajak Final?

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PER-15/PJ/2025, PPh Pasal 22 yang dipungut ini bukanlah jenis pajak baru, melainkan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan (kredit pajak) atau bagian dari pelunasan PPh yang bersifat final. Ini ruang krusial bagi strategi perpajakan WP. Jika seller berbentuk badan (PT/CV) yang sudah menggunakan skema PPh Umum (tarif Pasal 17), unifikasi pemotongan 0,5% ini harus diklasifikasikan dengan benar di pembukuan sebagai aset pajak tangguhan (PPh 22 dibayar di muka), bukan langsung dibebankan sebagai biaya (expense).

3. Jebakan Administratif Batasan Rp500 Juta untuk WP Orang Pribadi

Insentif pembebasan pungutan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan omzet di bawah Rp500 juta setahun wajib dikawal dengan ketat. Fasilitas ini tidak berjalan otomatis. Seller harus menyerahkan “Surat Pernyataan” kepada pihak marketplace. Jika terjadi kelalaian administratif di mana seller terlambat atau lupa menyampaikan surat tersebut, platform akan tetap memotong 0,5%. Bagi WP OP, memulihkan pajak yang terlanjur dipotong ini di akhir tahun pajak akan memicu potensi Lebih Bayar (LB) yang rentan terhadap pemeriksaan/klarifikasi.

Pertanyaan Diskusi untuk Rekan-Rekan Forum:

1. Bagaimana pengalaman rekan-rekan yang menangani klien atau merchant di marketplace terkait proses penerbitan Bukti Potong PPh Pasal 22 oleh platform sejauh ini? Apakah datanya sudah mengalir mulus ke akun taxpayer di Coretax?

2. Bagaimana Anda melihat kesiapan pelaku UMKM dalam menyusun “Surat Pernyataan Omzet” agar terhindar dari salah potong oleh platform?

Yuk, mari kita diskusikan implementasi teknis PMK 37/2025 ini di kolom komentar!