[Finance Accounting and Tax Manager Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Sebuah transformasi besar dalam lanskap pengawasan pajak baru saja diumumkan oleh DJP per 13 Juli 2026 kemarin. Melalui peluncuran uji coba program Co-operative Compliance dengan menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai mitra pertama untuk Tahun Pajak 2026, DJP secara resmi mulai menggeser pola pengawasan konvensional (post-audit) menjadi pengawasan preventif sejak awal berbasis transparansi.

Bagi kita di ranah Finance, Accounting, and Tax (FAT), perubahan paradigma dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak Bimo Wijayanto, ini merupakan sinyal kuat bahwa era menyembunyikan “area abu-abu” perpajakan sudah selesai. Pengawasan kini bergeser ke arah kolaborasi, namun menuntut kesiapan infrastruktur internal yang luar biasa.

Mari kita bedah 3 poin operasional dan taktis dari kebijakan baru ini:

1. Fondasi Utama: Kewajiban Integrasi Data dan Tax Control Framework (TCF)

Program Co-operative Compliance ini tidak dijalankan di atas kertas semata, melainkan berdiri di atas pilar integrasi data digital secara real-time dan penerapan Tax Control Framework (TCF) yang ketat oleh wajib pajak. Bagi tim FAT korporasi, hal ini berarti sistem ERP keuangan kita harus siap “dibuka” dan disinkronkan dengan sistem otoritas fiskal. Risiko perpajakan tidak lagi dinilai setahun setelah SPT dilaporkan, melainkan dimitigasi sejak jurnal transaksi pertama kali terbentuk di sistem akuntansi perusahaan.

2. Ruang Lingkup Withholding Tax (Masa Januari – Desember 2026)

Uji coba tahap awal ini mengunci fokus pada sektor potong-pungut (withholding tax), meliputi PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Pemilihan jenis pajak ini sangat strategis karena transaksi BUMN melibatkan ribuan vendor dan kontrak yang kompleks. Dengan mekanisme penyusunan compliance arrangement bersama DJP sejak awal, potensi sengketa atas perbedaan interpretasi tarif atau objek withholding tax dapat diselesaikan sebelum masa pelaporan berakhir, sehingga menekan biaya kepatuhan (cost of compliance).

3. Mengadopsi Praktik Global dan Rencana Ekspansi ke BUMN Lain

Pendekatan berbasis kepercayaan (trust-based relationship) ini mengadopsi kesuksesan yang telah berjalan di Belanda, Singapura, hingga Australia. Setelah Pertamina, DJP sudah bersiap memperluas uji coba ke PT Pelindo dan PT PLN. Ini menandakan bahwa cetak biru kepatuhan perpajakan masa depan untuk seluruh korporasi besar di Indonesia akan mengarah pada standardisasi TCF yang seragam.

Rekomendasi Diskusi Forum:

Melihat arah pengawasan DJP yang bergeser ke hulu ini, bagaimana sudut pandang rekan-rekan praktisi?

1. Apakah perusahaan tempat rekan-rekan bekerja—terutama yang masuk kategori Wajib Pajak Besar/Madya—sudah mulai menyusun dokumen internal Tax Control Framework (TCF) sebagai persiapan menghadapi era keterbukaan data ini?

2. Bagaimana Anda melihat kesiapan infrastruktur IT dan tim FAT di Indonesia dalam melakukan integrasi data langsung dengan sistem DJP (Coretax) tanpa mengorbankan kerahasiaan data komersial yang sensitif?

Yuk, mari kita tuangkan analisis dan pandangan rekan-rekan di kolom komentar!