Home / Topics / Finance & Tax / DJP Ungkap Kualitas Pajak Membaik, Tax Buoyancy Naik Jadi 2,25 di Semester I-2026
- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 3 weeks, 1 day ago by
AKHMAD.
DJP Ungkap Kualitas Pajak Membaik, Tax Buoyancy Naik Jadi 2,25 di Semester I-2026
July 15, 2026 at 10:59 am-
-
Up::0
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kualitas penerimaan pajak pada semester I-2026 semakin membaik.
Hal itu tercermin dari meningkatnya tax buoyancy Indonesia menjadi 2,25, yang dinilai menunjukkan kemampuan penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan tax buoyancy pada semester I-2026 mencapai 2,25. Artinya, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1% mampu menghasilkan tambahan penerimaan pajak sekitar 2,25%.
“Tax buoyancy-nya juga membaik, di semester I 2026 ini tax buoyancy kita tercatat di angka 2,25%. Artinya di setiap 1% dari pertumbuhan ekonomi, kita mampu menghasilkan sekitar 2,25% tambahan penerimaan pajak,” ujar Bimo dalam Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026, Senin (13/7).
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kapasitas pemungutan pajak mulai terlepas dari ketergantungan terhadap siklus harga komoditas global.
Bimo menjelaskan, kondisi tersebut terjadi di tengah normalisasi harga berbagai komoditas ekspor utama Indonesia.
Harga batu bara, misalnya, kini berada di kisaran US$ 134 per ton, sementara harga komoditas lain seperti minyak mentah, nikel, hingga bijih besi juga mengalami moderasi sekitar 21% hingga 34%.
“Artinya taxing capacity kita, DJP hari ini, itu sudah mulai terlepas, sudah bisa mulai terlepas dari fragility ketergantungan terhadap commodity price,” katanya.
Ia menegaskan, peningkatan penerimaan pajak tersebut juga bukan didorong oleh kebijakan luar biasa (game changer) seperti program pengungkapan sukarela yang pernah diterapkan pemerintah beberapa tahun lalu.
Sebaliknya, kenaikan penerimaan disebut berasal dari peningkatan kinerja internal DJP melalui penguatan pengawasan, digitalisasi administrasi perpajakan, hingga perluasan basis pajak.
“Ini memang murni dari mesin internal kita yang bekerja lebih kencang, bekerja lebih berintegritas, dan bekerja lebih bisa menjangkau dari yang tidak terjangkau,” imbuh Bimo.
Dalam kesempatan yang sama, Bimo juga mengungkapkan penerimaan pajak bersih secara kumulatif pada semester I-2026 tumbuh 24,6%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh kenaikan penerimaan di hampir seluruh jenis pajak.
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan deposit PPh Badan tercatat tumbuh 28,6%, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melonjak 42,2%.
Adapun jenis pajak lainnya, seperti PPh Orang Pribadi, PPh Final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 juga mengalami pertumbuhan pada kisaran 13% hingga 22%.
Menurut Bimo, tren tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 yang diperkirakan berada di kisaran 5,3%, sehingga menunjukkan adanya peningkatan kapasitas perpajakan tanpa perubahan kebijakan tarif maupun jenis pajak.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:ungkap pajak tax
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:djp pajak
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:djp pajak tax
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:djp pajak tax
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:djp pajak tax naik
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:djp kualitas pajak tax
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak naik
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:kualitas pajak naik
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:djp ungkap pajak
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:djp pajak