[Finance Rookie]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

DJP baru saja memperkokoh infrastruktur penegakan hukum perpajakannya melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026 tentang Tata Cara Permintaan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan (IBK). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 9 Tahun 2017 dan PMK Nomor 108 Tahun 2025 yang secara spesifik mengatur standardisasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan di internal DJP.

Bagi kita di ranah Finance, Accounting, and Tax (FAT), regulasi ini menandai babak baru keterbukaan informasi (end of banking secrecy). Pengawasan kini didukung oleh data pihak ketiga yang sangat agresif, meluas dari perbankan konvensional hingga ke penyedia jasa aset kripto pelapor Crypto Assets Reporting Framework (CARF).

Mari kita bedah 3 aspek teknis dan implikasi strategis dari SE-9/PJ/2026 ini terhadap manajemen fiskal perusahaan:

1. Ruang Lingkup IBK yang Komprehensif: Tidak Ada Lagi Wilayah Abu-Abu

Melalui SE-9/PJ/2026, DJP mempertegas bahwa data yang dapat ditarik dari lembaga jasa keuangan tidak lagi terbatas pada saldo akhir tahun saja. Otoritas kini memiliki panduan seragam untuk meminta mutasi transaksi, lokasi transaksi, jenis rekening, hingga tanggal pembukaan atau penutupan akun secara detail. Luasnya cakupan data ini ditujukan untuk berbagai lapis kepentingan perpajakan: mulai dari pengawasan kepatuhan rutin, proses pemeriksaan (tax audit), pemeriksaan bukti permulaan, hingga penanganan sengketa di Pengadilan Pajak.

2. Multi-Platform Sistem Integrasi: Digitalisasi Penarikan Data via Coretax dan ASIK

Proses permintaan IBK kini didukung oleh digitalisasi administrasi yang masif. Penarikan data tidak lagi mengandalkan surat-menyurat manual yang memakan waktu bulanan. DJP mengintegrasikan berbagai saluran elektronik mulai dari Coretax System, Portal Data Pihak Ketiga (Portal DPK), Portal Financial Institution Reporter (Portal FIR), hingga aplikasi Akses Informasi Keuangan (ASIK). Efek instan bagi tim FAT adalah kecepatan AR dalam melakukan cross-matching data pembukuan perusahaan dengan data riil dari perbankan akan terjadi secara harian dan otomatis.

3. Ekosistem CARF: Radar Pajak Menyasar Transaksi Kripto Korporasi

Dimasukannya penyedia jasa aset kripto pelapor CARF ke dalam pedoman permintaan informasi ini menunjukkan bahwa DJP sangat adaptif terhadap perkembangan instrumen keuangan modern. Bagi perusahaan yang mulai mendiversifikasi asetnya ke dalam instrumen kripto, atau melakukan transaksi komersial berbasis aset digital, regulasi ini memastikan bahwa seluruh mutasi tersebut berada dalam pengawasan penuh fiskus. Rekonsiliasi akuntansi atas keuntungan/kerugian selisih kurs dan keuntungan modal (capital gain) dari aset digital wajib diadministrasikan secara ketat.

Rekomendasi Diskusi Forum:

Dengan diimplementasikannya SE-9/PJ/2026, validitas pelaporan pajak kita tidak lagi diuji dari keindahan penyusunan laporan keuangan di atas kertas, melainkan dari keselarasan total dengan cash flow riil yang terekam di sistem perbankan.

1. Bagaimana kesiapan sistem Internal Control Over Financial Reporting (ICFR) di perusahaan rekan-rekan dalam menghadapi integrasi data perbankan yang serba otomatis via Coretax ini?
2. Apakah rekan-rekan FAT di sektor korporasi yang memiliki paparan (exposure) pada transaksi aset digital sudah mulai merancang kepatuhan tax reporting khusus berbasis koridor CARF tahun ini?

 

Yuk, mari kita saling berbagi strategi mitigasi risiko dan berdiskusi di kolom komentar!