[Finance Rookie]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

DJP kembali memberikan penegasan teknis melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026. Aturan yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto per 16 Juli 2026 ini secara eksplisit mengatur pembagian kewenangan (delegation of authority) pejabat DJP dalam meminta akses informasi rekening perbankan maupun aset kripto (CARF).

Langkah ini mempertegas bahwa akses data keuangan tidak bisa dilakukan secara sembarangan oleh tiap-tiap personel fiskus, melainkan dibatasi oleh batasan hierarki, jenis kegiatan perpajakan, serta keharusan adanya dokumen penugasan resmi (surat perintah).

Bagi kita di ranah Finance, Accounting, and Tax (FAT), regulasi ini memberikan batasan main (rules of engagement) yang sangat jelas saat menghadapi klarifikasi atau pemeriksaan data perbankan dari otoritas.

Berikut adalah 3 analisis taktis dan implikasi manajemen risiko bagi korporasi:

1. Prosedur Berlapis Pengawasan KPP: Mekanisme Filter via Kanwil DJP

Hal yang sangat krusial bagi tim FAT adalah pembatasan kewenangan KPP. KPP hanya berwenang meminta data untuk 3 fungsi: pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan. Khusus pada tahap pengawasan rutin, KPP tidak bisa langsung menerbitkan surat permintaan ke bank/exchange kripto. Usulan harus melalui proses penelaahan di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dan dituangkan dalam Berita Acara. Bagi tim FAT, ini menjadi proteksi dari potensi fishing expedition atau permintaan data yang kurang beralasan dari AR lokal tanpa adanya indikasi awal ketidakpatuhan yang teruji di tingkat Kanwil.

2. Isosiasi Data Pihak Terkait: Penguncian Akses Rekening Pengurus & Pemegang Saham

SE-9/PJ/2026 mengatur bahwa permintaan data atas pihak yang memiliki hubungan dengan Wajib Pajak (seperti anggota keluarga, pengurus perusahaan, atau pemegang saham) hanya dapat diajukan oleh Pejabat Eselon II di Kantor Pusat DJP. Artinya, KPP lokal tidak memiliki diskresi langsung untuk menembus rekening pribadi jajaran direksi atau pemegang saham dalam pengawasan rutin, kecuali jika penanganan kasus telah tereskalasi secara resmi ke Kantor Pusat atau masuk ranah penagihan aktif/penegakan hukum khusus.

3. Keabsahan Dokumen Penugasan: Legal Check Wajib oleh Tim FAT

Poin penting lainnya adalah kewajiban keberadaan dokumen penugasan yang sah (Surat Perintah Pengawasan, Surat Perintah Pemeriksaan, dsb.) sebagai basis formal penarikan IBK. Praktisi FAT dan Legal Tax di korporasi harus bersikap cermat dan kritis. Saat menerima konfirmasi atau tindak lanjut berupa SP2DK/SPHP yang menyandarkan analisisnya pada data IBK, kita berhak memverifikasi apakah pembukaan data tersebut telah didasari oleh surat penugasan resmi dari pejabat yang berwenang sesuai hierarki SE-9/PJ/2026.

Rekomendasi Diskusi Forum:

Penetapan batasan kewenangan ini di satu sisi memberikan jaminan kepastian hukum (due process of law), namun di sisi lain menegaskan bahwa sekali data ditarik secara sah, kredibilitas data tersebut sangat kuat.

1. Bagaimana tim FAT di tempat rekan-rekan menyiapkan defense file dan kesiapan data akuntansi internal jika KPP telah mengantongi Berita Acara persetujuan Kanwil untuk pembukaan data rekening?

2. Apakah regulasi ini cukup memberikan rasa aman bagi direksi/pemegang saham di perusahaan rekan-rekan terkait kerahasiaan data pribadi mereka?

Yuk, mari kita saling berbagi sudut pandang dan berdiskusi di kolom komentar!