[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Mulai besok, Sabtu (1/8/2026), empat platform marketplace besar di Indonesia akan mulai memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari transaksi penjual yang memenuhi ketentuan.

Keempat marketplace tersebut adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Mereka telah ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pemungut pajak atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital.

Dengan kebijakan tersebut, pajak akan dipotong langsung oleh marketplace ketika transaksi berlangsung. Besarannya adalah 0,5 persen dari peredaran bruto atau omzet penjual, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Marketplace kemudian akan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara, melaporkannya kepada DJP, serta memberikan bukti pemungutan elektronik kepada penjual.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru. Pedagang yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha pada dasarnya sudah memiliki kewajiban membayar PPh.

“PMK-37/2025 tidak mengatur jenis pajak baru,” kata Bimo dilansir KompasTekno dari ANTARA.

Menurut Bimo, perubahan hanya dilakukan pada mekanisme pembayaran. Pajak yang sebelumnya dihitung dan disetorkan sendiri oleh pedagang kini dipungut langsung oleh marketplace yang ditunjuk.

Tidak semua penjual kena potongan

Meski mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2026, tidak semua penjual di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli otomatis dikenai pemotongan pajak.

Penjual orang pribadi dengan omzet usaha tidak lebih dari Rp 500 juta dalam satu tahun pajak dapat dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22.

Namun, penjual harus menyerahkan surat pernyataan kepada setiap marketplace tempatnya berjualan. Surat tersebut menyatakan bahwa omzet keseluruhan usahanya dalam satu tahun belum melebihi Rp 500 juta.

Batas omzet tersebut bukan dihitung untuk masing-masing toko atau marketplace. DJP menegaskan bahwa perhitungannya mencakup seluruh omzet penjual, baik dari toko online di berbagai marketplace maupun dari usaha offline.

Artinya, penjual yang memiliki beberapa toko di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli harus menjumlahkan seluruh pendapatan usahanya.

Apabila omzetnya kemudian melampaui Rp 500 juta pada tahun berjalan, penjual wajib menyampaikan surat pernyataan baru paling lambat pada akhir bulan saat batas tersebut terlampaui. Pemungutan pajak kemudian dimulai pada bulan berikutnya.

Sejumlah transaksi juga dikecualikan

Selain penjual dengan omzet maksimal Rp 500 juta, terdapat sejumlah transaksi yang tidak menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace.

Pengecualian antara lain berlaku pada penjualan pulsa dan kartu perdana, transaksi logam mulia tertentu, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, serta layanan pengiriman atau ekspedisi tertentu.

Penjual yang memiliki Surat Keterangan Bebas pemotongan atau pemungutan PPh juga dapat dikecualikan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dipotong otomatis dari transaksi

Bagi penjual yang masuk kriteria pemungutan, potongan pajak 0,5 persen dilakukan berdasarkan nilai omzet transaksi sebelum dikurangi biaya layanan marketplace, komisi, diskon penjual, atau biaya lainnya.

Sebagai contoh, apabila seorang penjual memperoleh omzet Rp 10 juta dalam satu bulan, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar Rp 50.000.

Pemungutan tersebut dapat menjadi bagian dari pelunasan PPh final atau dikreditkan dalam penghitungan pajak tahunan, bergantung pada status dan skema perpajakan masing-masing penjual.

DJP sebelumnya memberikan masa transisi selama satu bulan kepada keempat marketplace untuk menyesuaikan sistem dan menyosialisasikan kebijakan kepada para pedagang. Setelah masa transisi berakhir, pemungutan mulai efektif pada 1 Agustus 2026.

[Debbie Christie Rookie]

Keputusan ini berlaku untuk new seller atau old seller juga termasu ya pak?