[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penundaan pungutan pajak pedagang online oleh platform lokapasar (marketplace) menjadi sinyal positif atas sikap pemerintah yang adaptif.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan memutuskan untuk menunda pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 pedagang yang berjualan di platform lokapasar oleh Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli. Alasan kondisi ekonomi menjadi latar belakang otoritas fiskal menunda implementasinya ke 1 November 2026.

“Kami mengapresiasi Pemerintah yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan kebijakan ini dan memandang dinamika ini sebagai sinyal positif bahwa Pemerintah bersikap adaptif, memprioritaskan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” terang Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama kepada Bisnis, Kamis (6/8/2026).

Usai penundaan ini, Siddhi menyampaikan bahwa perlu ada tindak lanjut secara teknis operasional terkait dengan pungutan PPh pasal 22 yang sudah terlanjur dipungut.

Sebab, awalnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menerapkan pemungutan pajak ini pada 1 Agustus 2026 melalui empat marketplace yang sudah ditunjuk sebelumnya.

“Tentu ada yang perlu ditindaklanjuti dengan pungutan PPh yang sudah dilakukan dalam lima hari terakhir agar dapat dipulihkan kembali ke situasi semula,” lanjutnya.

Adapun DJP Kemenkeu mengumumkan bahwa pemungutan PPh pasal 22 pedagang di lokapasar baru akan diberlakukan pada 1 November 2026. Dari awalnya implementasi awal Agustus, kebijakan ini ditunda sampai dengan 31 Oktober 2026.

Implementasi pemungutan PPh pedagang online lewat platform e-commerce ini sudah ditunda lebih dari satu kali. Awalnya, DJP telah menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli untuk mulai memungut PPh pasal 22 pedagang pada 1 Agustus 2026, meski aturannya sudah terbit sejak 2025.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penundaan ini dilakukan karena kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya. Untuk itu, otoritas pajak yang berada di bawah naungan Purbaya memutuskan agar kebijakan ini ditunda sampai 31 Oktober 2026.

“Pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 November 2026,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti pada pengumuman tertulis, Rabu (5/8/2026).

Usai ditunda, Inge menyebut pihaknya akan mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya yang telah diterbitkan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22. Oleh karena itu, DJP akan melakukan penunjukan kembali.

Sementara itu, PPh pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace dari pedagang sebagaimana implementasi 1 Agustus 2026 lalu akan dikembalikan oleh marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli.

“Penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya,” terang Inge.

Menkeu Purbaya menyebut penundaan ini tidak lepas dari kondisi ekonomi serta daya beli masyarakat yang belum membaik sepenuhnya. Salah satu indikasi adalah pertumbuhan ekonomi kuartal II/2026 yang hanya mencapai 5,29% (YoY). Laju pertumbuhan ini lebih rendah dari capaian pada kuartal I/2026 yakni 5,61% (YoY).

[Lia Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Menurut saya, penundaan ini memang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan persiapan lebih matang. Namun, yang tidak kalah penting adalah mekanisme pengembalian PPh 22 yang sudah terlanjur dipungut sejak 1 Agustus. Dari sisi accounting dan tax, perlu ada kejelasan bagaimana proses refund tersebut dicatat, bagaimana penyesuaian bukti pungut dilakukan, dan bagaimana memastikan tidak terjadi perbedaan data antara marketplace, penjual, dan administrasi perpajakan. Semoga masa penundaan ini dapat dimanfaatkan untuk memperjelas aspek teknis tersebut.