[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

DPR mendukung penuh langkah agresif pemerintah dalam mendesain Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) guna menarik aliran modal global (global fund). Guna memuluskan ambisi tersebut, sederet insentif radikal telah disiapkan, mulai dari pembebasan pajak hingga opsi pemberian kewarganegaraan ganda bagi pemodal dan talenta asing.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa PFII dirancang tidak sekadar sebagai pusat finansial, melainkan sebagai sebuah ekosistem untuk merepatriasi modal para konglomerat asal Indonesia yang selama ini ada di negara lain. Selain itu, PFII juga dirancang agar dana asing masuk ke sistem keuangan nasional.

Untuk memenangkan persaingan dengan pusat finansial negara tetangga, Misbhakun mengungkapkan insentif yang disiapkan pemerintah sangat masif.

“Insentif diberikan banyak sekali dalam PFII. Tadi sudah disampaikan mengenai golden visa, peraturan perpajakan yang akumulatif 0% di sana. Kemudian para ekspat bisa tidak dikenakan pajak. Bidang-bidang yang dibuka, semuanya terbuka,” ungkapnya usai pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Lebih lanjut, manuver pemerintah untuk membidik pengelolaan dana dari individu super kaya (High Net Worth Individuals/HNWI) global melalui instrumen family office dan treasury center juga akan didukung oleh relaksasi kebijakan status kependudukan.

“Dan kemudian orang-orang yang ada di sana bisa diberikan kewarganegaraan ganda. Semuanya bisa dilakukan,” lanjut Misbakhun.

Dari sisi kepastian hukum, Misbakhun mengonfirmasi bahwa ekosistem PFII akan memiliki fleksibilitas yurisdiksi. Meski Pengadilan PFII tetap berada di bawah naungan struktur Mahkamah Agung (MA), instrumen peradilannya akan mengadopsi sisi hukum yang berbeda dan selaras dengan prinsip-prinsip komersial berstandar internasional.

Menurut legislator dari Fraksi Golkar itu, keistimewaan peradilan di PFII itu sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya yang memperkenankan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kontrak resmi hingga perekrutan hakim ad hoc dari luar negeri.

Di samping itu, Misbhakun meyakini pembentukan PFII bertujuan agar dana finansial bisa bertransmisikan ke sektor riil, bukan sekadar memarkir modal di instrumen pasar uang.

Dia menggarisbawahi bahwa investasi riil merupakan motor utama penciptaan lapangan kerja. Oleh sebab itu, dana jumbo yang dihimpun melalui PFII diharapkan dapat disuntikkan untuk membiayai proyek-proyek strategis berskala besar, termasuk inisiatif yang berada di bawah komando Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Sehingga ada guliran mata rantainya, yaitu penciptaan lapangan kerja, masyarakat yang bekerja, masyarakat yang berpenghasilan, masyarakat yang melakukan belanja dan sebagainya, yang pada akhirnya memberikan dorongan ekonomi yang kuat terhadap pertumbuhan,” jelasnya.