[Finance Accounting and Tax Manager Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

​Penegasan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai tidak diperlukannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi karyawan internal perusahaan yang mengelola administrasi perpajakan merupakan penjelasan yang sangat melegakan sekaligus krusial bagi manajemen Finance, Accounting, and Tax (FAT). Penjelasan ini memberikan garis batas yang jelas antara fungsi “Kuasa Wajib Pajak” (pihak eksternal/konsultan yang memerlukan legitimasi SKT) dan fungsi “Karyawan Internal/Signer” yang beroperasi berbasis otorisasi hak akses (role access) dalam ekosistem Coretax System.

​Bagi tim FAT korporasi, pemisahan konsep ini memperjelas pemetaan kewenangan (segregation of duties) dan penyusunan matriks matrik otorisasi internal saat melakukan transaksi perpajakan harian.

​Berikut adalah tiga analisis teknis dan rekomendasi praktis bagi tim FAT korporasi:

​1. Optimalisasi Matriks Hak Akses (Role Access) dan Tata Kelola Akun Coretax

​Dengan diaturnya kewenangan pembuatan faktur pajak maupun penandatanganan bukti potong melalui role access di Coretax System, perusahaan wajib menyusun matriks otorisasi internal yang presisi. Penunjukan karyawan sebagai penerbit, pemeriksa, maupun penandatangan (signer) harus disesuaikan dengan uraian jabatan (job description) dan SOP internal FAT. Hal ini memastikan bahwa hak akses yang diberikan melekat pada peran pekerjaan karyawan di perusahaan tanpa perlu mengurus administrasi SKT secara terpisah.

​2. Mitigasi Risiko Tanggung Jawab Hukum dan Pemutakhiran Data Karyawan

​Penegasan bahwa karyawan yang bertindak sebagai signer hanya menjalankan fungsi administrasi berbasis role menuntaskan ketidakpastian terkait potensi beban tanggung jawab hukum pribadi atas dokumen perpajakan yang diterbitkan. Meskipun demikian, tim FAT bersama bagian SDM/Corporate Legal harus memastikan adanya prosedur pembaharuan (updating) akun Coretax yang sigap saat terjadi mutasi, promosi, atau rotasi kerja karyawan, guna mencegah penyalahgunaan hak penandatanganan elektronik oleh staf yang sudah tidak berwenang.

​3. Efisiensi Biaya Administrasi dan Kelancaran Transaksi Operasional

​Kepastian ini memangkas birokrasi administrasi yang sebelumnya sempat membingungkan entitas bisnis dalam mempersiapkan tim operasional pajaknya. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya atau waktu ekstra untuk mendaftarkan staf internal sebagai kuasa resmi. Proses bisnis bulanan—seperti penerbitan Faktur Pajak Keluaran dan pemotongan PPh—dapat tetap berjalan lancar dan akuntabel melalui penugasan akun pelaksana pada sistem Coretax.

​Rekomendasi Diskusi Forum:

​Penegasan ini mempermudah transisi operasional perpajakan ke sistem Coretax tanpa beban administrasi tambahan bagi staf internal.

​Bagaimana kesiapan penataan matriks role access Coretax untuk tim FAT di perusahaan rekan-rekan saat ini?

​Apakah di entitas bisnis Anda sudah dibuat SOP internal terkait pendelegasian otorisasi penandatanganan bukti potong dan faktur pajak secara berjenjang?

​Yuk, mari kita diskusikan pandangan teknis dan pengalamannya di kolom komentar!