[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengumumkan penurunan tarif pajak kendaraan berpelat kuning angkutan penumpang dan barang pada 2026.

Dedi mengatakan, keringanan pajak untuk angkutan penumpang dan barang bertujuan meringankan beban sektor transportasi.

Selain itu, seluruh layanan pemerintahan, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, kembali berjalan sejak 2 Januari 2026.

Tarif kendaraan pribadi

Pajak mobil angkutan umum (angkot) umumnya lebih murah daripada kendaraan pribadi karena menggunakan pelat nomor kuning dan dikategorikan sebagai angkutan orang.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Tarif PKB untuk angkutan umum berpelat kuning lebih rendah (di banyak daerah berkisar sekitar 0,5% hingga 1% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor/NJKB, atau mendapat potongan tarif khusus sesuai perda setempat).

SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan): Tetap wajib dibayarkan setiap tahun sebagai bentuk asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja.

Biaya Administrasi 5 Tahunan: Meliputi penggantian pelat nomor dan penerbitan STNK baru setiap lima tahun sekali.

Dedi juga memastikan, tidak ada perubahan tarif untuk kendaraan pribadi.

Pajak kendaraan roda dua dan roda empat, termasuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tetap sama seperti tahun sebelumnya.

Menurut dia, kebijakan pajak kendaraan, termasuk penurunan tarif bagi pelat kuning, menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan warga telah berkontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.

Ia pun mengajak masyarakat, khususnya pemilik kendaraan, untuk tetap memenuhi kewajiban pajak pada 2026.

Menurutnya, kepatuhan pajak menjadi bagian dari upaya bersama membangun Jawa Barat.