[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penghasilan berupa bunga atau imbalan Surat Berharga Negara (SBN) dalam valuta asing (valas) yang diterbitkan di pasar perdana domestik.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59 Tahun 2026 tentang PPh Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara dalam Valuta Asing yang Diterbitkan oleh Pemerintah di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2026.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menanggung PPh yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau imbalan SBN valas yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana domestik.

“SBN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud terdiri atas Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara,” bunyi Pasal 2 ayat (2), Kamis (3/9/2026).

Fasilitas PPh DTP tersebut juga mencakup diskonto SBN valas yang timbul pada saat penerbitan di pasar perdana domestik.

Adapun penerbitan di pasar perdana domestik yang dimaksud merupakan kegiatan penawaran dan penjualan SBN valas untuk pertama kalinya di wilayah Indonesia.

Fasilitas pajak ini diberikan untuk Masa Pajak Juni 2026 sampai dengan Desember 2026. Dengan demikian, insentif tersebut berlaku hingga akhir tahun ini.

Pemberian fasilitas tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah melakukan pendalaman pasar keuangan nasional.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan SBN dalam valas, baik berupa surat utang negara maupun sukuk negara, di pasar perdana domestik.

Selain itu, kebijakan tersebut berkaitan dengan penyesuaian kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA).

Dalam aturan tersebut, terdapat tambahan instrumen penempatan DHE SDA berupa SUN dan/atau SBSN dalam valuta asing.

Pemerintah menyatakan perlakuan khusus di bidang PPh diperlukan untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha menempatkan dana pada SBN valas di pasar perdana domestik.

“Bahwa untuk mendorong masyarakat dan pelaku usaha menempatkan dana pada surat berharga negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik, diperlukan perlakuan khusus di bidang pajak penghasilan,” bunyi pertimbangan tersebut.