Home / Topics / Finance & Tax / Marketplace Jadi Tukang Pungut Pajak? UMKM Online Harus Gimana Nih!?
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 10 months, 1 week ago by
Lia.
Marketplace Jadi Tukang Pungut Pajak? UMKM Online Harus Gimana Nih!?
July 16, 2025 at 10:54 am-
-
Up::0
Hai guys! Mau bahas hot topic dikit nih soal pajak dan jualan online 💸📱
Jadi, baru aja keluar PMK 37 Tahun 2025 yang mulai berlaku dari 14 Juli kemarin. Intinya, sekarang marketplace kayak Shopee, Tokped, Bukalapak, dll jadi “tukang pungut” Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 buat transaksi seller lokal yang jualan via platform digital. 😬
Tarifnya sih “cuma” 0,5% dari nilai transaksi, tapi tetap aja ini hal baru yang bisa banget ngaruh ke cashflow UMKM online. Nah, si marketplace ini wajib mungut langsung dari penjualan para merchant, terus dilaporin ke DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Bahkan, invoice kalian nanti dianggap sama kayak bukti pemungutan pajak. 🤯
FYI juga, ini bukan pajak baru ya, tapi lebih ke sistem pemungutan yang diubah biar lebih “rapi” dan cocok sama dunia digital. DJP bilang ini udah diterapin juga di negara lain kayak India, Meksiko, Filipina. Tapi, pertanyaannya…
UMKM & seller online kita siap gak sih? 🤔
Gue pengen banget ajak kalian diskusi soal ini, karena jujur, mixed feeling banget:
1. 📉 UMKM kecil tuh udah ngerti belum soal pajak ginian? Banyak yang baru mulai jualan online, belum ngerti NPWP aja kadang, eh sekarang transaksi kena potong langsung?
2. 😬 Gimana kalo ini bikin orang jadi males jualan di marketplace? Takut dipotong pajak, ribet urus invoice, belum lagi harus paham skema final vs non-final.
3. 🧾 Marketplace-nya sendiri siap gak ngurus semua ini? Harus ngelola data invoice, transaksi, laporan pajak, dan harus sesuai standar DJP. Jangan sampe malah chaos kan?
4. ⚖️ Kalo omzet kita masih di bawah batas kena pajak gimana? Apakah otomatis gak dipungut, atau tetep kena dulu baru bisa klaim balik?
5. 🙌 Ada gak sih dukungan dari pemerintah? Edukasi, tools, aplikasi, pelatihan, atau apa kek biar pelaku UMKM bisa transisi lebih smooth ke sistem kayak gini.Gue ngerti kok, digitalisasi pajak itu penting banget. Tapi jangan sampe pelaku UMKM yang baru tumbuh malah keteteran karena kurang info dan kesiapan. Harusnya ada masa adaptasi dan pendampingan sih menurut gue.
Nah, menurut kalian gimana?
🔹 Kalian udah ngalamin dipungut pajak ini di marketplace?
🔹 Ada efeknya ke bisnis kalian?
🔹 Atau justru merasa terbantu karena jadi lebih teratur?Yuk kita bahas rame-rame! Ini penting banget buat masa depan UMKM digital Indonesia 💪
Thanks guys!
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pajak
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pajak
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak harus
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:pajak
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:harus
