Home / Topics / Finance & Tax / Asistensi dan Inovasi QR Code, Bea Cukai Pastikan Kepatuhan Cukai Rokok
- This topic has 2 replies, 2 voices, and was last updated 10 months, 2 weeks ago by
Lia.
Asistensi dan Inovasi QR Code, Bea Cukai Pastikan Kepatuhan Cukai Rokok
September 22, 2025 at 11:08 am-
-
Up::0
(Jakarta) Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor Bea Cukai Malang melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan penerima Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) serta pabrik rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan kepatuhan industri hasil tembakau terhadap ketentuan cukai.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara pelayanan dan pengawasan. Menurutnya, Bea Cukai tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga mitra bagi pelaku usaha dalam menjalankan regulasi. “Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan efektif, sementara industri tetap mendapatkan kepastian hukum,” ujarnya.
Kantor Bea Cukai Kudus melakukan pemetaan dan pendataan mesin produksi hasil tembakau di Kabupaten Kudus, termasuk di sebuah perusahaan produk hasil tembakau. Dalam kesempatan itu, mesin pelinting rokok diberi label QR Code untuk memperkuat basis data cukai. Sistem ini diharapkan meningkatkan transparansi dan akurasi pengawasan sehingga kepatuhan industri dalam penggunaan mesin produksi dapat terjamin.
Sementara itu, Kantor Bea Cukai Malang memberikan asistensi kepada dua perusahaan penerima NPPBKC baru. Asistensi difokuskan pada pemahaman kewajiban pencatatan dan pelaporan, pendaftaran merek dan harga jual eceran, penggunaan portal pengguna jasa, hingga prosedur penyediaan serta pelunasan pita cukai.
Melalui rangkaian kunjungan tersebut, Bea Cukai menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan. Dengan asistensi serta penerapan teknologi berbasis QR Code, Bea Cukai berupaya memperkuat perannya sebagai community protector yang melindungi masyarakat sekaligus mendorong industri hasil tembakau tumbuh secara sehat dan berintegritas. (Rp)
-
Langkah Bea Cukai memberi label QR Code pada mesin produksi hasil tembakau menurut saya sangat positif. Dengan sistem digital seperti ini, pengawasan bisa lebih transparan dan akurat sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan. Selain itu, perusahaan juga akan merasa lebih aman karena data mereka tercatat resmi dalam basis data Bea Cukai.
-
Di sisi lain, asistensi kepada perusahaan penerima NPPBKC baru juga penting supaya mereka paham sejak awal tentang kewajiban pencatatan, pelaporan, hingga prosedur pita cukai. Jadi, tidak hanya penegakan aturan, tapi juga pendampingan yang membuat iklim usaha lebih sehat. Kombinasi pengawasan berbasis teknologi dan edukasi langsung ini bisa jadi contoh model pengawasan yang seimbang.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…7 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:pastikan kepatuhan
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:kepatuhan
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:pastikan
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:pastikan
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:pastikan kepatuhan
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:kepatuhan
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:kepatuhan
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:kepatuhan
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:kepatuhan
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:kepatuhan
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:kepatuhan
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:kepatuhan
