Home / Topics / Finance & Tax / Purbaya Pantau Penagihan Kasus Pajak, Sebagian Besar Ditargetkan Lunas Akhir 202
- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 7 months, 2 weeks ago by
Lia.
Purbaya Pantau Penagihan Kasus Pajak, Sebagian Besar Ditargetkan Lunas Akhir 202
October 10, 2025 at 2:17 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah baru menerima pembayaran pajak sebesar Rp 7 triliun dari para pengemplang pajak yang kasusnya telah inkrah di pengadilan. Angka tersebut masih jauh dari target penerimaan Rp 60 triliun yang sebelumnya ia tetapkan. Meski demikian, Purbaya optimistis seluruh tunggakan dapat dilunasi pada tahun 2025.
“Mungkin baru masuk, sekarang hampir Rp 7 triliun, tapi kan pembayarannya kayaknya ada yang bertahap gitu. Nanti saya akan monitor lagi secepat apa,” ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di sebuah pertemuan pada Rabu (08/10).
Meski pembayaran berjalan lambat, Purbaya belum menjelaskan secara rinci langkah atau sanksi yang akan diberikan kepada para penunggak pajak. Ia menyebut, keputusan lebih lanjut akan dibahas bersama Direktur Jenderal Pajak (DJP) Bimo Wijayanto untuk menentukan strategi penagihan berikutnya.
“Saya harus bicara dulu dengan Dirjen Pajak seperti apa proses penagihannya, tapi saya harapkan sebagian besar sudah masuk menjelang akhir tahun 2025,” sambung Purbaya. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara, dengan memastikan hak negara dibayar penuh oleh penunggak pajak.
Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bahwa total tunggakan pajak mencapai Rp 60 triliun dari sekitar 200 wajib pajak. Ia mengaku sudah mengantongi daftar nama para pengemplang dan akan terus menagih hingga seluruh kewajiban diselesaikan. Bahkan, ia sempat memberi ultimatum agar para penunggak melunasi kewajibannya dalam waktu satu minggu. (Rp)
-
-
-
-
Semoga menjelang akhir 2025 target Rp 60 triliun benar-benar tercapai. Uang pajak itu penting untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat 💪🇮🇩. Pemerintah juga harus transparan dalam proses penagihannya supaya kepercayaan publik tetap terjaga.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya pajak besar
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak besar akhir
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya pajak
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya pajak akhir
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak besar
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:purbaya pajak
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:pajak akhir
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:pajak sebagian besar akhir
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:penagihan pajak
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:kasus pajak sebagian besar
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:akhir
