[Albert Yosua Matatula Rookie]

Up

0

::

Belakangan ini Ditjen Pajak (DJP) mulai aktif mengirimkan email blast berisi imbauan kepada wajib pajak (WP) untuk segera melunasi tunggakan pajak. Imbauan ini bukan sekadar pemberitahuan, tetapi juga bagian dari upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui sistem digitalisasi yang terintegrasi, yaitu Coretax System. Nah, buat teman-teman di komunitas Fintax, penting banget untuk memahami langkah yang harus dilakukan ketika menerima email semacam ini.

Pertama, pastikan dulu bahwa email yang diterima benar-benar berasal dari domain resmi @pajak.go.id. Ini penting untuk menghindari modus phishing atau penipuan yang meniru alamat DJP. Setelah memastikan keaslian email, WP bisa langsung masuk ke laman coretaxdjp.pajak.go.id. Di sana, pilih menu Pembayaran lalu klik Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak. Melalui fitur ini, kita bisa mengecek seluruh tagihan pajak yang masih belum dibayar. Setelah itu, beri tanda centang pada tagihan yang ingin dilunasi, isi nominal pembayaran di kolom Amount You Want to Pay, dan lanjutkan dengan membuat Kode Billing.

Menariknya, sistem Coretax ini memudahkan WP untuk melakukan pembayaran melalui berbagai saluran: mulai dari teller bank, ATM, mobile banking, internet banking, hingga platform e-commerce dengan opsi MPN-G2. Bahkan, DJP juga sudah menyediakan manual book pembayaran yang bisa diakses di laman resmi Kemenkeu. Ini menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor perpajakan terus berkembang, sejalan dengan semangat transparansi dan kemudahan bagi masyarakat.

Namun yang tak kalah penting, imbauan ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai “peringatan” semata, tetapi juga momentum untuk lebih sadar akan kewajiban pajak dan pentingnya kepatuhan fiskal. Bagi para profesional dan pelaku usaha, keteraturan dalam memenuhi kewajiban pajak akan berpengaruh pada kredibilitas dan kesehatan finansial jangka panjang. Jadi, ketika menerima email dari DJP, jangan panik dulu — cek, pastikan, dan segera lakukan langkah yang tepat.

Bagaimana menurut teman-teman di sini? Apakah sudah ada yang pernah menerima email imbauan dari DJP? Bagaimana pengalaman kalian dalam menggunakan sistem Coretax untuk melakukan pembayaran pajak? Yuk, berbagi pengalaman dan tips di thread ini!

[Lia Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Setuju banget! Edukasi seperti ini penting, terutama soal membedakan email resmi dari DJP dan modus phishing. Banyak WP yang masih panik duluan begitu lihat kata “tagihan”, padahal kalau dicek di Coretax bisa langsung ketahuan detail dan solusinya.

[Lia Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Setuju banget! Edukasi seperti ini penting, terutama soal membedakan email resmi dari DJP dan modus phishing. Banyak WP yang masih panik duluan begitu lihat kata “tagihan”, padahal kalau dicek di Coretax bisa langsung ketahuan detail dan solusinya.

[Lia Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Saya sudah beberapa kali pakai Coretax untuk bayar tunggakan, dan sistemnya jauh lebih praktis dibanding e-Billing lama. Integrasinya dengan MPN-G2 juga mempermudah pembayaran lewat berbagai channel. Salut untuk DJP yang terus berinovasi!

[Lia Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Imbauan dari DJP ini sebenarnya bentuk perhatian juga supaya WP tetap patuh dan tertib administrasi. Kalau dibiasakan disiplin dari sekarang, urusan pajak tahunan pun jadi lebih ringan dan nggak menumpuk di akhir tahun.

[AKHMAD Rookie]

so helpful!

[Januar Rookie]

🙂

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Pada akhirnya, meningkatnya aktivitas email blast dari DJP bukan hanya soal penagihan pajak, tetapi juga sinyal bahwa era pengawasan pajak yang lebih canggih dan terintegrasi sudah berjalan. Wajib pajak tidak lagi hanya dinilai dari apa yang dilaporkan, tetapi juga dari bagaimana data mereka “berbicara” di berbagai sistem yang saling terhubung. Oleh karena itu, kepatuhan pajak ke depan bukan lagi pilihan yang bisa ditunda, melainkan kebutuhan untuk menghindari risiko yang semakin besar di tengah sistem yang semakin transparan dan adaptif.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Dari perspektif kebijakan, langkah ini menunjukkan bahwa DJP sedang bergerak ke arah compliance risk management, yaitu mengelompokkan WP berdasarkan tingkat risiko ketidakpatuhan dan melakukan intervensi yang sesuai. Email blast menjadi salah satu instrumen untuk kelompok WP yang masih bisa didorong kepatuhannya secara sukarela (voluntary compliance), sebelum masuk ke tahap penegakan yang lebih intensif. Strategi ini relatif lebih efisien dari sisi biaya dan juga lebih “ramah” dibandingkan langsung melakukan tindakan represif.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Di satu sisi, pendekatan ini cukup efektif karena sifatnya cepat, massal, dan langsung menyasar WP yang teridentifikasi memiliki tunggakan, sehingga meningkatkan awareness tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang. Bagi WP, email ini menjadi semacam alarm dini bahwa data mereka sudah masuk dalam radar pengawasan DJP, sehingga ada peluang untuk segera melakukan pembetulan atau pelunasan sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat. Hal ini juga sejalan dengan transformasi digital perpajakan di Indonesia, di mana komunikasi antara fiskus dan WP semakin mengandalkan kanal elektronik, bukan lagi hanya surat fisik seperti sebelumnya.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Namun di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan beberapa catatan penting. Pertama, tidak semua WP memiliki tingkat literasi perpajakan yang memadai, sehingga email tersebut bisa menimbulkan kebingungan atau bahkan kekhawatiran, terutama jika tidak disertai penjelasan yang cukup rinci mengenai jenis tunggakan, periode pajak, dan langkah yang harus dilakukan. Kedua, ada potensi munculnya email phishing atau penipuan yang mengatasnamakan DJP, sehingga WP perlu lebih waspada dan memastikan bahwa email yang diterima benar-benar berasal dari domain resmi DJP. Ketiga, efektivitas email blast juga bergantung pada kualitas data—jika data yang digunakan tidak akurat atau belum diperbarui, maka bisa saja WP yang sebenarnya sudah patuh tetap menerima imbauan tersebut, yang pada akhirnya justru menurunkan kepercayaan.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Langkah ini bukan sekadar pengingat biasa, melainkan bagian dari upaya intensifikasi penerimaan negara dengan memanfaatkan basis data yang dimiliki otoritas pajak, termasuk hasil integrasi informasi keuangan, pelaporan SPT, hingga potensi ketidaksesuaian data yang terdeteksi melalui sistem. Dengan kata lain, email blast tersebut bisa dilihat sebagai “soft enforcement”, yaitu pendekatan persuasif sebelum DJP mengambil langkah penegakan hukum yang lebih tegas seperti surat teguran resmi, surat paksa, atau tindakan penagihan aktif lainnya.

[Ulan Safitri Rookie]

Tapi jujur, manual book itu kayak resep masakan: kita baca, kita coba, hasilnya tetep gosong