- This topic has 4 replies, 2 voices, and was last updated 11 months, 2 weeks ago by
Lia.
Pemerintah Tunda Ekstensifikasi Cukai Dan Pilih Prioritaskan Pertumbuhan Ekonomi
November 18, 2025 at 2:57 pm
-
-
Up0
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menambah jenis pajak baru sebelum perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan 6 %. Kebijakan ini juga mencakup wacana pengenaan cukai pada produk diapers (popok) dan tisu basah yang belakangan menjadi perhatian publik. “Sebelum ekonomi stabil, saya tidak akan menambah pajak tambahan dulu,” ungkap Menkeu Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, yang dikutip pada Minggu (16/11).
Wacana penerapan cukai tersebut muncul setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 mengenai Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029. Dalam beleid itu disebutkan bahwa pemerintah tengah melakukan kajian atas potensi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, kepabeanan, dan cukai. Kajian tersebut mencakup kemungkinan penetapan Barang Kena Cukai (BKC) terhadap diapers, alat makan dan minum sekali pakai, serta ekstensifikasi cukai pada tisu basah.
Meski tercantum dalam PMK 70 tahun 2025 yang ditandatangani pada 10 Oktober lalu, Purbaya menegaskan bahwa rencana tersebut tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Ia memastikan pemerintah masih akan menunggu kondisi ekonomi benar-benar pulih sebelum mempertimbangkan perluasan sumber penerimaan negara. “Sebenarnya sekarang belum akan kami terapkan dalam waktu dekat,” sambung Purbaya.
Purbaya kembali menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6 % menjadi syarat utama sebelum kebijakan perluasan pajak dijalankan. Menurutnya, stabilitas ekonomi perlu menjadi prioritas agar masyarakat tidak terbebani oleh pengenaan pajak baru. Karena itu, pemerintah masih memantau perkembangan dan belum mengambil langkah implementasi.
Sebelumnya, Purbaya sudah berulang kali menyampaikan bahwa penambahan jenis pajak baru dapat menekan pendapatan masyarakat setelah memenuhi kebutuhan pokok atau disposable income. Untuk itu, ia memilih strategi mendorong perputaran ekonomi sebagai cara meningkatkan penerimaan pajak, alih-alih menaikkan tarif atau memperluas objek pajak di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil
-
Pernyataan Menkeu Purbaya ini menurut saya cukup menenangkan, terutama di tengah kekhawatiran publik soal rencana cukai diapers dan tisu basah. Kebijakan fiskal memang harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Menahan perluasan objek pajak sampai ekonomi tumbuh 6% adalah langkah yang realistis dan berpihak pada stabilitas
-
Saya setuju dengan pandangan bahwa penambahan pajak baru di saat disposable income masyarakat belum kuat justru bisa kontra produktif. Karena itu, menunda kebijakan cukai tambahan adalah langkah bijak. Pemerintah perlu memastikan timing yang tepat agar kebijakan fiskal tidak menciptakan tekanan baru.
-
Betul bahwa perluasan pajak tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. Meski tercantum dalam rencana strategis, implementasi tetap harus melihat kondisi ekonomi riil. Fokus pada pemulihan ekonomi dan peningkatan konsumsi akan jauh lebih efektif untuk mendorong penerimaan pajak tanpa menambah beban masyarakat.
-
Aspek yang menarik dari pernyataan Menkeu adalah arah kebijakan fiskal yang lebih mengutamakan pertumbuhan dulu, baru ekstensifikasi pajak. Ini menunjukkan bahwa pemerintah cukup berhati-hati dan tidak semata mengejar penerimaan. Semoga kajian yang sedang berjalan dapat menghasilkan kebijakan yang proporsional dan tidak memberatkan publik.
-
4 replies
207 views
- You must be logged in to reply to this topic.
