[Albert Yosua MatatulaParticipant Rookie]

Up

0

::

Masuknya Indonesia ke tahap penting dalam proses aksesi OECD merupakan momentum strategis yang patut dicermati secara lebih mendalam, khususnya oleh komunitas yang concern terhadap kebijakan fiskal, perpajakan, dan tata kelola ekonomi seperti Fintax Community. Pernyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengenai penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menunjukkan bahwa aksesi OECD bukan sekadar agenda diplomasi, tetapi sebuah proses reformasi struktural yang berdampak luas dan jangka panjang.

Sejak menjadi mitra kunci OECD pada 2007 hingga resmi menjadi kandidat aksesi pada Maret 2024, perjalanan Indonesia mencerminkan konsistensi arah kebijakan menuju standar negara maju. Fakta bahwa Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memasuki tahap aksesi ini juga memberikan sinyal kuat mengenai posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Namun, status ini sekaligus membawa konsekuensi besar: komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan reformasi kebijakan harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar narasi.

Dalam konteks fiskal dan perpajakan, standar OECD identik dengan prinsip good governance, perluasan basis pajak yang adil, pertukaran informasi, serta penguatan kebijakan anti-penghindaran pajak. Artinya, proses aksesi ini berpotensi mendorong reformasi lanjutan di sektor pajak, termasuk peningkatan kualitas administrasi, integrasi data, dan konsistensi kebijakan dengan praktik global. Bagi pelaku usaha dan konsultan pajak, ini tentu akan berdampak pada cara perencanaan pajak dilakukan ke depan.

Menarik juga mencermati penekanan Airlangga terkait penilaian berbasis bukti (evidence-based assessment). Hal ini mengindikasikan bahwa kecepatan respons data, kualitas regulasi, serta implementasi di lapangan akan menjadi faktor penentu keberhasilan aksesi. Dengan kata lain, tantangan terbesar bukan hanya pada perumusan kebijakan, tetapi pada eksekusi dan konsistensi antar lembaga.

Di sisi lain, dukungan teknis dari OECD seperti yang disampaikan Deputi Sekjen Frantisek Ruzicka dapat menjadi peluang pembelajaran institusional yang sangat berharga. Namun, efektivitas pendampingan ini sangat bergantung pada kesiapan internal pemerintah dan keberanian untuk melakukan debirokratisasi serta debottlenecking secara nyata, bukan simbolik.

Target keanggotaan penuh OECD pada periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo terbilang ambisius. Target ini akan menguji kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan, stabilitas regulasi, serta kemampuan negara menjaga keseimbangan antara standar global dan kepentingan domestik, khususnya UMKM dan sektor informal.

Menurut saya, diskusi penting bagi kita di Fintax Community adalah: sejauh mana kesiapan ekosistem perpajakan dan fiskal Indonesia menghadapi standar OECD yang cenderung ketat dan berbasis transparansi tinggi? Apakah dunia usaha sudah cukup adaptif, dan apakah regulasi nasional mampu mengantisipasi potensi trade-off antara daya saing investasi dan kepatuhan global?

Aksesi OECD seharusnya tidak hanya dilihat sebagai “label negara maju”, tetapi sebagai alat untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akan sangat menarik jika proses ini juga diiringi dengan keterlibatan publik dan komunitas profesional agar reformasi yang dijalankan benar-benar inklusif dan berkelanjutan.

Bagaimana pandangan rekan-rekan Fintax Community? Apakah aksesi OECD ini lebih banyak membawa peluang, atau justru tantangan besar bagi sistem fiskal dan perpajakan Indonesia ke depan? Mari kita diskusikan bersama.