Home / Topics / Finance & Tax / Akselerasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Akhir Tahun DJP
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 2 weeks, 2 days ago by
Joko Siyamto.
Akselerasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Akhir Tahun DJP
October 19, 2026 at 10:08 am-
-
Up::0
Halo rekan-rekan FinTax Community,
Langkah cepat Direktorat Jenderal Pajak dalam mengakselerasi tindakan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di kuartal terakhir tahun dua ribu dua puluh enam menjadi perhatian besar bagi dunia usaha. Penegasan pimpinan DJP mengenai penyelesaian seluruh berkas pekerjaan tertunda (outstanding tasks) oleh Account Representative dan tim pemeriksa guna mengejar target penerimaan negara menuntut kesiapsiagaan penuh dari tim keuangan korporasi.
Bagi praktisi Finance, Accounting, and Tax (FAT) yang bertugas menjaga kepatuhan dan stabilitas arus kas perusahaan, situasi pengetatan pengawasan akhir tahun ini membawa beberapa implikasi teknis dan langkah mitigasi yang sangat krusial:
Pertama: Lonjakan Penerbitan SP2DK dan Permintaan Penjelasan Data
Pemanfaatan sistem pemetaan kinerja petugas yang makin presisi akan memicu gelombang penerbitan SP2DK atas selisih data transaksi, ekualisasi omset PPN vs PPh Badan, serta pemotongan PPh Pasal dua puluh satu. Tim FAT wajib merespons setiap lembar klarifikasi secara akurat, cepat, dan berbasis bukti dokumen pendukung yang sah agar tidak berlanjut ke tahap pemeriksaan khusus.
Kedua: Kesiapan Administrasi atas Pemeriksaan Pajak yang Dipercepat
Bagi Wajib Pajak Badan yang sedang menjalani proses pemeriksaan pajak berjalan, penutupan tahun anggaran berpotensi mempercepat penerbitan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Korporasi dituntut untuk merapikan seluruh kertas kerja perhitungan, risalah pembahasan, dan bukti transaksi riil guna mempertahankan posisi perpajakan perusahaan pada saat pembahasan akhir.
Ketiga: Antisipasi Penagihan Aktif dan Proyeksi Beban Likuiditas
Penguatan tindakan penegakan hukum juga berimplikasi pada percepatan penerbitan Surat Teguran hingga Surat Paksa atas ketetapan pajak yang telah berkekuatan hukum tetap. Manajemen keuangan perlu melakukan simulasi proyeksi arus kas penutupan tahun guna memastikan penyelesaian kewajiban kurang bayar tidak mengganggu likuiditas operasional dan pembayaran hak-hak karyawan.
Keempat: Pentingnya Rekonsiliasi Mandiri Sebelum Penutupan Buku
Mendekati akhir tahun anggaran, tim FAT disarankan untuk menguji ulang seluruh ekualisasi pajak secara mandiri (self-tax audit). Langkah proaktif ini mencakup pencocokan ulang Faktur Pajak pada portal Coretax, ketaatan pemotongan TER PPh Pasal dua puluh satu, serta pemenuhan kualifikasi deductible expense agar potensi koreksi fiskal dapat diantisipasi sebelum laporan keuangan final diterbitkan.
Rekomendasi Diskusi Forum:
Intensifikasi pengawasan akhir tahun oleh DJP memerlukan kecermatan, kerapian dokumentasi, dan respons cepat dari manajemen perpajakan internal.
-
Bagaimana kesiapan tim FAT di perusahaan atau klien rekan-rekan dalam menghadapi potensi peningkatan frekuensi komunikasi dan klarifikasi dari Account Representative menjelang tutup tahun ini?
-
Apakah entitas bisnis Anda telah menyiapkan langkah taktis dalam mengelola proyeksi likuiditas kas untuk mengantisipasi penerbitan ketetapan pajak susulan?
Yuk, mari kita diskusikan pandangan teknis dan pengalamannya di kolom komentar!
-
-
Joko Siyamto
Rockstar
4 Requirements
- Login ke website sebanyak 30 kali
- Balas Thread sebanyak 50 kali
- Buat Thread baru sebanyak 30 kali
- Isi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank
1 replies
34 views
October 19, 2026 at 11:22 pmGood, thank you for sharing this information, it’s very helpful!👏🏻👍🏻
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:invoice faktur accounting akuntansi pembukuan tax
-
Pertumbuhan PPh Pasal 21 Sembilan Belas PersenHalo rekan-rekan FinTax Community, Capaian pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal dua puluh satu sebesar sembilan belas persen secara tahunan hingga akhir September…14 Oct 2026 • Finance & Taxpph21Terkait:akhir tahun faktur accounting akuntansi tax perpajakan
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:invoice tagihan accounting akuntansi tax perpajakan
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:pembukuan tax perpajakan pembayaran pengawasan tahun
-
Risiko Keterlambatan TP Doc Menurut PMK 172/2023Halo rekan-rekan FinTax Community, Sorotan tajam dari Senior Manager RSM Indonesia, Ibu Rindhaswari, mengenai implikasi keterlambatan penyusunan Transfer Pricing Documentation (TP Doc)…27 Oct 2026 • Finance & Taxtp-docTerkait:akhir tahun accounting pembukuan tax pembayaran pengawasan
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:akhir tahun accounting akuntansi tax pengawasan akhir
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:penegakan hukum faktur perpajakan pengawasan penegakan hukum
-
Perluasan Insentif PPh 21 DTP 2027 ke Seluruh SektorHalo rekan-rekan FinTax Community, Rencana pemerintah untuk memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal dua puluh satu Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan…5 Oct 2026 • Finance & Taxpph-21-dtp-2027Terkait:akhir tahun accounting tax pembayaran akhir tahun
-
Kewajiban Penyimpanan Kertas Kerja 10 Tahun bagi Konsultan PajakHalo rekan-rekan FinTax Community, Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penataan profesi Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak…5 Oct 2026 • Finance & Taxkonsultan-pajakTerkait:accounting tax perpajakan pengawasan penegakan hukum
-
Transisi Skema Replace PER-12 di CoretaxHalo rekan-rekan FinTax Community, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak untuk meninggalkan skema delta dan memberlakukan kembali skema replace (penggantian SPT utuh) berdasarkan PER-12…5 Oct 2026 • Finance & Taxper12-coretaxsystem-pembetulanspt-taxcompliance-pph21-ppn-fatprofessional-restitusipajakTerkait:accounting tax perpajakan pembayaran bayar hukum
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:accounting akuntansi tax perpajakan pembayaran pajak
-
Perpanjangan NPPN Hingga 31 Desember 2025 – Pengajuan Sukses via Coretax DJPHalo teman-teman di Mekari Community! Berikut informasi krusial dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang perlu segera diketahui: Nomor Pokok Pelaporan Pajak (NPPN)…3 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:akhir tahun akuntansi pembayaran bayar akhir tahun