[Finance Accounting and Tax Manager Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Up

0

::

Rekan-rekan anggota FinTax Community,

Baru-baru ini, Kementerian Keuangan (melalui Wamenkeu Suahasil Nazara) menyampaikan proyeksi menarik mengenai tax ratio Indonesia pada tahun 2026:

• Tax Ratio Tercatat (Realistis): Diproyeksikan berada di level 10,1% dari PDB.

• Tax Ratio Teoritis (Potensial): Bisa menyentuh 12,3% apabila insentif perpajakan yang diberikan pemerintah turut diperhitungkan.

Secara nominal, nilai pajak yang “dilepaskan” atau tidak dipungut akibat berbagai bentuk insentif perpajakan (seperti PPN DTP, pembebasan/pengurangan PPh, tarif khusus, dll.) ditaksir mencapai Rp576 triliun atau setara 2,2% dari PDB.

Fungsi Budgetair vs Regulerend: Mana yang Harus Diprioritaskan?

Pernyataan Menkeu ini menegaskan kembali dualisme fungsi pajak dalam kebijakan fiskal:

1. Fungsi Budgetair (Penerimaan): Angka tax ratio 10,1% sering kali disorot dan dinilai masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.

2. Fungsi Regulerend (Pengaturan/Stimulus): Angka potensi 12,3% menunjukkan bahwa pemerintah secara sadar memilih membiarkan dana Rp576 triliun tetap berputar di masyarakat demi menjaga daya beli, merangsang investasi, dan memperkuat daya saing industri (manufaktur, pertanian, perdagangan, hingga barang kebutuhan pokok rumah tangga).

Sebagaimana disampaikan Kemenkeu, dana ini tidak “hilang”, melainkan diharapkan memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional melalui konsumsi dan aktivitas bisnis.

Beberapa Poin Penting untuk Bahan Diskusi Kita:

1. Efektivitas Tax Expenditure (Belanja Perpajakan): Apakah insentif perpajakan senilai Rp576 T ini sudah benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan PDB, ataukah ada potensi revenue leakage (kebocoran/ketidaktepatan sasaran) yang perlu dievaluasi?

2. Tantangan Perluasan Basis Pajak & Coretax System: Di satu sisi pemerintah memberikan insentif besar, namun di sisi lain pemerintah dituntut memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui implementasi penuh Coretax System. Sejauh mana teknologi dan digitalisasi perpajakan ini dapat menutupi gap penerimaan tersebut?

3. Komparasi Internasional: Apakah metode pelaporan tax ratio dengan menghitung tax expenditure ini adil untuk membandingkan kapasitas fiskal Indonesia dengan negara lain yang mungkin memiliki struktur insentif berbeda?

Bagaimana Pandangan Rekan-Rekan Praktisi & Akademisi?

• Menurut Anda, apakah porsi insentif 2,2% PDB ini sudah ideal untuk kondisi ekonomi kita menuju 2026, atau sebaiknya beberapa insentif dikurangi/dievaluasi agar tax ratio riil bisa bergeser menuju level 11–12%?

• Bagi praktisi di lapangan, apakah insentif perpajakan yang ada saat ini sudah cukup dirasakan kemudahannya oleh dunia usaha?

Mari kita diskusikan dari perspektif kebijakan fiskal, kepatuhan Wajib Pajak, maupun implikasinya bagi dunia usaha!

[Joko Siyamto Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Good, thank you for sharing this information, it’s very helpful!👏🏻👍🏻