[Finance Accounting and Tax Manager Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Up

0

::

Halo rekan-rekan FinTax Community,

Kajian kolaboratif antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BRIN, dan Kanwil DJP Jawa Barat II mengenai pembedahan tax base dan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) membuka ruang diskusi yang sangat menarik. Dari perspektif kebijakan fiskal dan manajemen Finance, Accounting, and Tax (FAT), regulasi PMK Nomor 35 Tahun 2026 yang mengatur pengalokasian DBH PPh menunjukkan bahwa alokasi anggaran transfer ke daerah kini tidak lagi semata-mata bergantung pada jumlah realisasi penerimaan, melainkan pada pemenuhan matriks indikator kinerja.

Ketimpangan alokasi DBH PPh antara daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat memicu analisis mendalam terkait lokasi domisili hukum (headquarter) perusahaan versus lokasi operasional pabrik atau kegiatan usaha riil.

Berikut adalah tiga analisis teknis dan rekomendasi praktis dari kacamata praktisi FAT:

1. Pergeseran Paradigma: Alokasi Formula vs Indikator Kinerja Optimalisasi Pemungutan

Adanya porsi alokasi kinerja sebesar sepuluh persen dalam perhitungan DBH PPh dan PBB menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama dengan DJP melalui Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D). Pemanfaatan instrumen Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan integrasi data kepatuhan SPT akan membuat pengawasan terhadap kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 di tingkat daerah menjadi semakin intensif dan transparan.

2. Tantangan Tax Base dan Pemetaan Kepatuhan PPh Pasal 21 Korporasi

Jawa Barat merupakan pusat manufaktur dan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar, namun penerimaan DBH PPh sering kali terpusat di ibu kota tempat kantor pusat terdaftar. Kajian BRIN atas tax base ini mengindikasikan kemungkinan dorongan kebijakan agar kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan karyawan atau unit usaha dilakukan secara terdesentralisasi sesuai lokasi domisili aktivitas ekonomi riil.

3. Kesiapan Administrasi Pajak Perusahaan Terhadap Pengawasan Lintas Lembaga

Dengan makin eratnya sinergi data antara DJP dan Pemprov, tim FAT korporasi harus memastikan bahwa data ketenagakerjaan, kewajiban pendaftaran NPWP cabang/lokal, serta kewajiban pemotongan pajak daerah berjalan selaras. Ketidaksesuaian data antara jumlah tenaga kerja operasional dan pelaporan fiskal dapat menjadi objek klarifikasi oleh otoritas.

Rekomendasi Diskusi Forum:

Reformasi alokasi DBH berbasis kinerja memperkuat transparansi data, namun menuntut kecermatan ekstra bagi perusahaan dalam mengelola administrasi pajak di tingkat cabang maupun pusat.

• Bagaimana kesiapan sistem akuntansi dan penggajian (payroll) di perusahaan rekan-rekan jika dorongan pemenuhan kepatuhan PPh Pasal 21 daerah semakin diperketat?

• Apakah sinergi PKS OP4D di wilayah operasional bisnis Anda sudah mulai terasa dampaknya pada pengawasan pajak daerah?

Yuk, mari kita diskusikan pandangan teknis dan pengalamannya di kolom komentar!