Home / Topics / Finance & Tax / Dukung Negosiasi Tarif, Bea Cukai Perkuat Komunikasi Kebijakan Dengan USTR
- This topic has 2 replies, 2 voices, and was last updated 1 year, 5 months ago by
Albert Yosua Matatula.
Dukung Negosiasi Tarif, Bea Cukai Perkuat Komunikasi Kebijakan Dengan USTR
April 28, 2025 at 9:21 am-
-
Up::0
(Jakarta) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara rutin menjalin komunikasi dan koordinasi dengan US-ASEAN Business Council (US-ABC) dan US Chambers guna memperkuat pelayanan serta pengawasan kepabeanan Indonesia. Upaya ini juga menjadi bagian dari bahan laporan kepada United States Trade Representative (USTR) dalam rangka pembaharuan perundingan tarif perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Menanggapi kekhawatiran USTR terkait penentuan nilai pabean dengan sistem satu harga, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, bahwa Indonesia menggunakan sistem nilai transaksi berdasarkan self-assessment yang diberitahukan oleh importir. Sistem rentang nilai (price range) digunakan hanya sebagai acuan kewajaran, bukan sebagai harga tetap yang diberlakukan.
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan respons komprehensif atas isu tersebut melalui koordinasi lintas kementerian. Respons ini akan dikomunikasikan lebih lanjut kepada USTR sebagai bagian dari transparansi dan komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. “Respon lainnya secara lengkap mengenai concern USTR telah disiapkan oleh lintas Kementerian untuk dikomunikasikan dan dikoordinasikan ke USTR,” ungkap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto yang dikutip pada Kamis (24/04).
Bea Cukai juga menegaskan bahwa seluruh mekanisme pelayanan dan pengawasan selama ini telah mengikuti ketentuan dalam WTO Trade Facilitation Agreement (TFA). Selain menjaga kelancaran arus barang, Bea Cukai terus mendorong kepatuhan pelaku usaha, menjaga penerimaan negara, dan memberantas perdagangan ilegal.
Terkait dengan sanksi pelanggaran kepabeanan, Nirwala menegaskan bahwa pengenaan denda dilakukan terhadap pelaku usaha yang melaporkan nilai barang yang tidak sesuai. Proses ini dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengajukan keberatan dan banding agar tercipta penetapan yang adil dan sesuai aturan. (Rp)
-
Saya mengapresiasi langkah Bea Cukai yang aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak AS untuk memperkuat hubungan dagang dan memberikan klarifikasi terkait isu nilai pabean. Penjelasan bahwa sistem rentang nilai hanya sebagai acuan dan Indonesia menggunakan sistem self-assessment yang transparan oleh importir penting untuk meredakan kekhawatiran USTR. Komitmen pemerintah untuk memberikan respons komprehensif dan memastikan kepatuhan terhadap aturan WTO TFA menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga kelancaran perdagangan yang adil dan memberantas praktik ilegal, termasuk penegakan sanksi yang akuntabel bagi pelanggar.
-
Terima kasih atas apresiasi dan tanggapan positifnya, Mbak Lia 🙏
Memang benar, transparansi dan komunikasi aktif seperti ini sangat krusial, terutama di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks. Klarifikasi terkait sistem nilai transaksi dan posisi Indonesia dalam hal self-assessment diharapkan bisa memberikan kepastian kepada mitra dagang, sekaligus memperkuat kepercayaan internasional terhadap sistem kepabeanan kita.
Saya pribadi optimis bahwa melalui koordinasi lintas kementerian dan keterbukaan informasi, kita bisa terus menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha dan pengawasan yang efektif.
Terima kasih sekali lagi sudah ikut menyuarakan pentingnya akuntabilitas dan kepatuhan dalam perdagangan internasional. 🙌
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Kawasan Berikat Serap 1,83 Juta Tenaga Kerja Dan Sumbang 30 % Ekspor Nasional(Cirebon) Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menegaskan peran kawasan berikat (KB) sebagai instrumen strategis untuk mendorong industri berorientasi ekspor. Fasilitas ini dinilai…6 Oct 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all bea cukai komunikasi cukai bea nirwala
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all komunikasi kebijakan tarif bea nilai
-
Pemerintah Pastikan Tarif Impor AS 19 % Tidak Berlaku 1 Agustus 2025Pemerintah terus memperbarui informasi terkait penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tarif impor 19 % yang…31 Jul 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all kebijakan tarif bea indonesia secara
-
Pemerintah Susun Pendapatan Negara Di Angka 12 % PDB Dalam KEM-PPKF 2026(Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 dihadapkan pada tantangan…23 May 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all negosiasi kebijakan indonesia nilai perdagangan
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all kebijakan indonesia menjaga secara kepada
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all kebijakan perdagangan secara kepada pelaku
-
Guys, Target Tax Ratio 2026 Mau Tembus 10,47%! Gimmick Atau Realita?Oke, jadi pemerintah udah ngumumin target tax ratio buat 2026 bakal naik ke 10,47%. Naik dikit sih dari tahun ini yang ditargetin…21 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all kebijakan tarif cukai bea perdagangan
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all kebijakan secara kepada bahwa kementerian
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all tarif indonesia secara kepada pelaku
-
INFO TERBARU – Pajak Kripto & Emas Diatur Ulang Mulai 1 Agustus 2025Hey Fintax People! Kalian yang aktif di dunia investasi kripto atau emas, siap-siap update nih! 🧾⚖️ Per 1 Agustus 2025, ada aturan…1 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all tarif perdagangan secara pelaku bahwa
-
WP Dapat Waktu 14 Hari untuk Tanggapi SP2DK, Bisa Lewat Coretax?Bagi rekan-rekan yang menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), penting untuk diketahui bahwa berdasarkan SE-05/PJ/2022, Wajib Pajak (WP) diberikan…21 May 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all komunikasi menjaga secara bahwa pengawasan
-
[DISKUSI] PER-15/PJ/2025: Siapa Aja Nih E-Commerce yang Bakal Kena Wajib Setor PHey Sobat Fintax! 👋 Baru aja keluar aturan baru dari DJP yang cukup ngefek banget ke dunia e-commerce nih. Namanya PER-15/PJ/2025, efektif…8 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all kebijakan indonesia nilai perdagangan pelaku
