Home / Topics / Finance & Tax / Ikuti Forum Konsultasi Publik, DJP Siap Bersinergi Beri Layanan
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 2 weeks, 4 days ago by
Lia.
Ikuti Forum Konsultasi Publik, DJP Siap Bersinergi Beri Layanan
May 22, 2026 at 11:16 am-
-
Up::0
Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon Dadang Suhendar mewakili Kepala KPP Pratama Cilegon Arvin Krissandi menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema “Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bertempat di Aula Sekretariat Daerah II Cilegon, Kota Cilegon.
Dalam sambutannya, Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan tujuan dibentuknya MPP di Kota Cilegon ini adalah sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sebagai bentuk sinergi demi terwujudnya integrasi pelayanan publik di Kota Cilegon. Dengan adanya MPP di Kota Cilegon, masyarakat akan sangat terbantu karena berbagai keperluan dapat diselesaikan hanya di satu tempat.
FKP Percepatan Penyelenggaraan MPP Kota Cilegon tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari surat usulan Pembentukan MPP di Kota Cilegon, Banten.
“Pada tahun 2024, diharapkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dapat menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik sehingga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik,” ujar Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Noviana Andrina sebagai narasumber FKP.
Pada akhir rangkaian acara, KPP Pratama Cilegon menandatangani Surat Pernyataan yang berisi KPP Pratama Cilegon mendukung sepenuhnya atas terselenggaranya MPP dan siap mengisi gerai yang disediakan oleh tim MPP Kota Cilegon.
-
Menurut saya, hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan langkah yang sangat baik karena memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan layanan pemerintah di satu tempat. Dengan adanya dukungan dari KPP dan instansi lainnya, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Semoga MPP Kota Cilegon segera terwujud dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:djp
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:siap
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:ikuti siap beri
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:djp beri
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:djp
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:ikuti djp beri layanan
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:djp beri
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:beri
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:djp beri layanan
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:djp
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:ikuti djp beri layanan
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:djp beri layanan
