Home / Topics / Finance & Tax / INFO UPDATE CORETAX DJP
- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 1 year, 6 months ago by
Albert Yosua Matatula.
INFO UPDATE CORETAX DJP
March 24, 2025 at 10:08 am-
-
Up::0
📢 INFO CORETAX DJP
🗓 22 Maret 2025
✅ UPDATE PENYESUAIAN SISTEM PER 21 MARET 2025
📍 PENGELOLAAN SPT
1. Pencegahan agar nilai kompensasi tidak ter-booking lebih dari sekali pada saat submit SPT.
2. Perbaikan bug atas isu ‘400 OK’ pada saat proses simpan SPT.
3. Perbaikan bug XML Monitoring atas isu: “Exception of type ‘System.OutOfMemoryException’ was thrown” pada Nota Retur pada Modul Faktur Pajak.
4. Perbaikan bug agar status Bukti Potong tidak kembali ke status sebelumnya ( “NORMAL” atau “AMENDMENT”) pada saat pembatalan Bukti Potong dan tidak tampil lagi pada grid Bukti Potong yang telah diterbitkan.
📍 PEMBAYARAN
1. Penyesuaian agar sistem hanya menerbitkan satu kode billing pada saat akan melaporkan SPT.
2. Perbaikan bug dengan menghilangkan validasi KJS pada saat validasi data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Potongan SPM Belanja Pemerintah agar SP2D dapat ter-booking di Buku Besar/ledger.
📍 LAYANAN PERPAJAKAN
1. Penyesuaian validasi Tax Clearance untuk Wajib Pajak dengan status FTU (Family Tax Unit) selain Tanggungan.
2. Penyesuaian konfigurasi teks ‘Terbilang’ pada dokumen STP Masa PPh Pasal 21.
📍 MANAJEMEN AKUN WAJIB PAJAK
1. Perbaikan bug agar transaksi pelaporan SPT dengan kondisi cancelled yang disebabkan billing yang sudah kadaluarsa dapat direkonsiliasi dengan pembayarannya yang sudah masuk ke Buku Besar melalui reprocess payment.
📍 PENILAIAN
1. Perbaikan bug untuk menampilkan tanggal dokumen pada cetakan SPPT, dan agar dokumen SPPT tersedia di folder “Dokumen” Wajib Pajak (portal maupun core) serta mengirimkan notifikasi baik ke akun portal maupun email Wajib Pajak.
✅ UPDATE PENYESUAIAN SISTEM PER 20 MARET 2025
📍 MODUL REGISTRASI
1. Penyesuaian sistem untuk dapat menambah data Istri ke dalam Tanggungan Anggota Keluarga jika Status Unit Perpajakan Istri adalah Kepala Unit Keluarga.
2. Perbaikan bug validasi Email saat proses Aktivasi Wajib Pajak OP SPLN (Subjek Pajak Luar Negeri).
📍 MODUL PENGELOLAAN SPT
1. Penyesuaian validasi Dokumen Lain Keluaran ketika Dokumen Lain Masukan sudah diinput Pembeli pada Modul Faktur Pajak.
📍 MODUL PEMBAYARAN
1. Perbaikan bug: “Reference Number Nilai non-null diperlukan, Reference Number Nilai non-kosong diperlukan.” saat menyampaikan permohonan pemindahbukuan.
📍 MODUL LAYANAN PERPAJAKAN
1. Penyesuaian hasil cetakan Laporan Hasil Penelitian Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Notaris/PPAT agar menampilkan bagian Kesimpulan dan Usul.
📍 MODUL PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN
1. Penyesuaian agar hasil akhir Validasi Common Reporting Standard (CRS)-Domestik antara nilai total Saldo pada file sama dengan total Saldo yang dihitung oleh aplikasi.
Sumber: Tim Teknis PSIAP-DJP
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Kewajiban Penyimpanan Kertas Kerja 10 Tahun bagi Konsultan PajakHalo rekan-rekan FinTax Community, Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penataan profesi Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak…3 Sep 2026 • Finance & Taxkonsultan-pajakTerkait:info
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…13 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:coretax djp
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & Taxsak
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:djp
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:coretax djp
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:info coretax djp
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:coretax djp
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:coretax djp
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:info
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:info
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:djp
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:info