Home / Topics / Finance & Tax / Menkeu Dorong Keadilan Perpajakan Global Di Forum G20
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 10 months, 1 week ago by
Lia.
Menkeu Dorong Keadilan Perpajakan Global Di Forum G20
July 22, 2025 at 11:09 am-
-
Up::0
Pertemuan ketiga G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) mendorong berbagai isu ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Dalam pertemuan yang berlangsung di Afrika Selatan tersebut, para menteri keuangan negara anggota G20 membahas enam topik utama, yakni kondisi makroekonomi global, arsitektur keuangan internasional, pembangunan infrastruktur, sistem perpajakan internasional, tantangan pembangunan Afrika, dan pembiayaan berkelanjutan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Pertemuan tersebut digelar di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk meningkatnya fragmentasi dunia dan perang tarif. Dalam unggahannya di media sosial, Sri Mulyani menekankan pentingnya forum G20 sebagai wadah kolaborasi antar negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Di hadapan para delegasi negara anggota G20, Sri Mulyani menyuarakan urgensi globalisasi yang adil, dengan menekankan pentingnya menciptakan sistem perpajakan internasional yang stabil, efektif, dan adil. Ia menyampaikan bahwa perpajakan lintas batas harus memberi hak yang setara bagi negara berkembang dalam rangka menjaga kedaulatan fiskal dan mendorong pembangunan yang merata.
Menurutnya, sistem perpajakan internasional yang adil akan sangat membantu negara berkembang dalam memperkuat pembiayaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan global. “Termasuk dari sisi penerapan perpajakan internasional – penting untuk membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas dan menjaga kedaulatan fiskalnya,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dikutip dari akun resmi @smindawati pada Minggu (20/07).
Ia mengajak seluruh anggota G20 untuk tetap optimistis dan menjaga semangat kolaborasi demi membangun tatanan ekonomi global yang tangguh dan inklusif. “Kita bisa membawa kemajuan nyata. Dengan begitu, semoga tatanan ekonomi global akan lebih tangguh, stabil dan menciptakan kesejahteraan yang adil bagi seluruh negara di dunia,” tutupnya.
-
Wah, keren banget peran Bu Sri Mulyani dalam forum internasional seperti ini. 👍
Memang penting banget ya memperjuangkan sistem perpajakan global yang lebih adil, terutama buat negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Semoga hasil dari G20 ini bisa benar-benar berdampak nyata dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. 💪🌍
Terima kasih udah share, Bert!
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:perpajakan
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu global g20
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu perpajakan
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:dorong
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:perpajakan
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:dorong perpajakan
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perpajakan
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perpajakan
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:dorong perpajakan global
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:dorong global
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:perpajakan forum
