Home / Topics / Finance & Tax / Menkeu Siapkan Insentif Pajak, Jika Pasar Modal Lebih Transparan
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 9 months, 3 weeks ago by
Lia.
Menkeu Siapkan Insentif Pajak, Jika Pasar Modal Lebih Transparan
October 14, 2025 at 2:50 pm-
-
Up::0
(Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pasar modal nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam dalam dialog bersama pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI), ia memaparkan strategi kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan likuiditas pasar serta penguatan perlindungan bagi investor ritel. Menurutnya, menjaga kredibilitas pasar menjadi kunci penting untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap instrumen investasi nasional.
“Yang penting adalah investor kecil harus terlindungi. Ini kan banyak Gen Z yang masuk ke pasar modal, itu yang perlu dilindungi,” ungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Bursa Efek Indonesia yang dikutip dari Republika pada Minggu (12/10). Ia menilai bahwa meningkatnya partisipasi generasi muda di pasar saham merupakan hal positif, namun harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang kuat agar mereka tidak menjadi korban praktik curang.
Purbaya juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik manipulatif di pasar modal atau yang dikenal dengan istilah “goreng saham”. Ia mengungkapkan telah meminta BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku yang terlibat dalam praktik tersebut. Menurutnya, penertiban pelaku pasar yang tidak sehat sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor muda, yang kini mencapai sekitar 50 % dari total investor pasar modal.
Ia mengingatkan, jika praktik manipulatif dibiarkan, maka minat generasi muda untuk berinvestasi bisa menurun drastis. “Kalau itu tidak dibersihkan, sayang. Minat Gen Z atau kalangan muda yang berinvestasi di pasar modal sekarang bisa hilang karena 50 % anak-anak muda, kan. Kalau itu hilang, ya sudah, pasar modal kita tidak bisa berkembang lagi. Tapi kalau dirapikan, maka mereka akan berani masuk ke pasar saham karena mereka akan berpikir bahwa di sana fair game,” tegas mantan Ketua Dewan Komisioner LPS ini.
Sebagai bentuk dukungan lanjutan, Menkeu membuka peluang pemberian insentif fiskal apabila integritas pasar modal dapat ditingkatkan. Ia menyebut salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah pengurangan beban pajak bagi pelaku pasar modal yang berkomitmen menjaga transparansi dan etika investasi. “Nanti kita lihat seperti apa, tapi saya bisa dukung itu kalau mereka bekerja lebih keras lagi untuk menjaga integritas pasar modal itu sendiri,” tutup Purbaya. (Rp)
-
Langkah pemerintah untuk memperkuat pasar modal memang patut diapresiasi, apalagi melihat antusiasme Gen Z yang kini mendominasi hampir 50% investor. Namun, perlindungan tanpa tindakan tegas terhadap pelaku “goreng saham” hanya akan menjadi wacana. Kepercayaan investor muda tidak cukup dijaga dengan edukasi, tetapi juga harus dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten dan transparan.
Jika integritas pasar benar-benar dibersihkan dan pengawasan diperketat, bukan hanya minat anak muda yang tumbuh, tetapi pasar modal Indonesia juga bisa naik kelas menjadi ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Transisi PSAK 118 dan Kepatuhan Coretax: Strategi Remapping Chart of Accounts (CoA) untuk Mencegah Indikator Risiko FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Peringatan dari praktisi akuntansi Aldion Soeprijono mengenai risiko red flag pada sistem Coretax akibat perubahan format laporan keuangan…7 Aug 2026 • Finance & Taxcoretax psakTerkait:pajak lebih
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:pajak transparan
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu pajak jika lebih
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu pajak jika pasar
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:insentif pajak jika
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:siapkan pajak jika lebih
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:pajak jika lebih transparan
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu pajak
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak lebih transparan
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:pajak lebih transparan
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:menkeu pajak
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak lebih
