[LiaParticipant Rookie]

Up

0

::

Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi juga memiliki konsekuensi fiskal, khususnya terkait pengakuan pendapatan, biaya, serta administrasi PPN.

1️⃣ Accounts Receivable (AR): Revenue Recognition & Exposure Pajak

AR timbul ketika entitas telah menyerahkan barang/jasa dan mengakui pendapatan sesuai prinsip akrual, meskipun kas belum diterima. Secara komersial, pengakuan ini mengikuti standar akuntansi (PSAK berbasis IFRS), termasuk evaluasi expected credit loss (ECL).

Namun secara fiskal, terdapat beberapa titik krusial:

Penghasilan Kena Pajak (PPh Badan)

Pada prinsipnya, penghasilan diakui saat diperoleh (accrued), bukan saat kas diterima. Artinya, kenaikan AR umumnya sudah menjadi objek pajak meskipun belum tertagih.

Cadangan Kerugian Piutang

Secara komersial, allowance for impairment diakui berdasarkan estimasi. Namun secara fiskal, penghapusan piutang baru dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan apabila memenuhi persyaratan tertentu (misalnya telah dilakukan upaya penagihan maksimal dan memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku). Di sinilah sering timbul beda temporer maupun beda tetap.

PPN Keluaran

PPN terutang pada saat penyerahan BKP/JKP atau saat penerbitan faktur pajak, bukan saat kas diterima. Dengan demikian, peningkatan AR seringkali diikuti kewajiban menyetor PPN, walaupun pelanggan belum membayar. Ini berimplikasi langsung pada tekanan cash flow.

2️⃣ Accounts Payable (AP): Deductibility & Timing Risk

AP mencerminkan kewajiban atas pembelian kredit. Dari sisi akuntansi, beban diakui saat terjadi (matching principle). Namun secara fiskal terdapat beberapa aspek penting:

Biaya yang Dapat Dikurangkan (Deductible Expense)

Secara umum, biaya dapat dibebankan saat terutang atau saat terjadi, tergantung metode pembukuan fiskal. Namun validitas biaya sangat bergantung pada kelengkapan dokumen (invoice, kontrak, bukti potong jika ada).

PPN Masukan

Hak pengkreditan PPN Masukan timbul apabila terdapat faktur pajak yang sah. Artinya, meskipun AP sudah dicatat, tanpa faktur pajak yang valid maka PPN Masukan belum dapat dikreditkan. Ini menjadi titik risiko dalam pemeriksaan pajak.

Withholding Tax (PPh Pot/Put)

Untuk transaksi jasa atau jenis pembayaran tertentu, timbul kewajiban pemotongan PPh (misalnya PPh 23). Kegagalan melakukan pemotongan dapat mengakibatkan koreksi fiskal dan sanksi administrasi.

3️⃣ Perspektif Manajemen: Sinkronisasi Komersial dan Fiskal

Pada level senior, pengelolaan AP dan AR harus memperhatikan:

Sinkronisasi antara revenue recognition dan kewajiban PPN.

Monitoring aging AR untuk memitigasi risiko pajak atas piutang macet.

Validasi dokumen pendukung AP guna menghindari koreksi saat pemeriksaan.

Analisis dampak terhadap Cash Conversion Cycle (CCC) serta beban pajak kini dan tangguhan.

Secara strategis, AR berpotensi menciptakan tekanan likuiditas akibat kewajiban pajak yang muncul sebelum kas diterima, sedangkan AP berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila dokumentasi dan kewajiban pemotongan tidak dikelola dengan baik.

Dengan demikian, AP dan AR pada level praktisi senior bukan sekadar akun operasional, melainkan titik krusial yang menghubungkan akuntansi komersial, manajemen kas, serta kepatuhan perpajakan. Integrasi fungsi accounting, tax, dan treasury menjadi kunci dalam meminimalkan risiko dan mengoptimalkan efisiensi fiskal.