Home / Topics / Finance & Tax / UPDATE PENYESUAIAN SISTEM 24-27 MARET 2025
- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 1 year, 4 months ago by
Albert Yosua Matatula.
UPDATE PENYESUAIAN SISTEM 24-27 MARET 2025
March 31, 2025 at 4:25 pm-
-
Up::1
Lanjutan…
✅ UPDATE PENYESUAIAN SISTEM 24-27 MARET 2025
💡 PEMBAYARAN
1. Penyesuaian terkait tanggal BPE yang awalnya adalah tanggal payment selesai diproses di TAM menjadi tanggal saat (Payment side).
2. Pembulatan pada form Pengembalian Pendahuluan menjadi pembulatan komersial (nilai s.d. 0,49 dibulatkan ke bawah dan untuk nilai > 0,49 dibulatkan ke atas).
3. Perbaikan pada nilai Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) pada XML untuk dokumen SKPKPP jenis pajak PPN/VAT.
4. Perbaikan atas error field Nama dan NPWP tujuan pemindahbukuan form request yang tidak berubah saat tujuan pemindahbukuan adalah Wajib Pajak lain.
💡 LAYANAN PERPAJAKAN
1. Perbaikan pada permohonan LA.08-02 Pemberitahuan Penundaan Penyampaian SPOP agar isian dari field PBB Sektor yang sebelumnya ditampilkan dalam bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia.
2. Perbaikan validasi Tax Clearance untuk Wajib Pajak dengan status FTU (Family Tax Unit) Tanggungan.
3. Penyesuaian agar Istri yang berstatus sebagai Kepala Keluarga pada data Dukcapil bisa diubah Status Hubungan Perpajakannya pada Rincian Data Unit Keluarga (FTU) menjadi tanggungan.
4. Perbaikan bug “Request failed: 500” pada kasus Penggantian SKB PPN atas Impor/Penyerahan BKP Tertentu atau Pemanfaatan/Penyerahan JKP Tertentu saat proses pencatatan pada Daftar Fasilitas.
5. Penyesuaian agar response interface menampilkan nomor faktur yang tidak valid.
6. Pemasangan log untuk identifikasi kendala pada permasalahan tidak bisa mendownload dokumen yang diupload Wajib Pajak pada permohonan pengaduan.
7. Penyesuaian Tanggal PKP di Ikhtisar WP, Informasi Umum, dan Dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) agar sesuai pilihan Tanggal Mulai PKP yang dipilih oleh Petugas.
8. Perbaikan bug “Request failed: 500” pada kasus SKB PPN atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis saat proses pencatatan pada Daftar Fasilitas.
9. Penyesuaian Dokumen Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) dengan mengganti nilai USD menjadi Rupiah.
10. Penyesuaian alamat untuk url_keputusan dan base64 di interface API untuk SKB PPN BKP Strategis.
11. Penyesuaian tanggal SPPB (Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang) dan tanggal Faktur pada cetakan AS.33-01 Notifikasi Endorsement.
12. Perbaikan response “npwp” Validasi Status Wajib Pajak untuk WP dengan status Tanggungan.
💡 MANAJEMEN AKUN WAJIB PAJAK
1. Penambahan fitur Penghitungan Ulang Balance pada menu Proses Server TAM.
2. Perbaikan bug DEADLOCK ketika update table BALANCE.
3. Penambahan informasi code 1001.XXXX pada log recovery booking.
💡 SISTEM MANAJEMEN DOKUMEN
1. Penyesuaian tanggal BPE yang awalnya adalah tanggal payment selesai diproses di TAM menjadi tanggal saat SPT disampaikan (DMS side)
Sumber: Tim Teknis PSIAP-DJP
Semoga informasi ini bermanfaat.
Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta.
END
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:penyesuaian sistem
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:2025
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:sistem 2025
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:penyesuaian sistem 2025
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:sistem 2025
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:penyesuaian sistem 2025
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:sistem
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:sistem
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:sistem
-
Shopee Cs Pungut Pajak PPN PMSE Rp10,32 Triliun pada 2025, Total Setoran Ekonomi Digital Rp47,18 TriliunDirektorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:sistem 2025
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:2025
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:penyesuaian