Home / Topics / Finance & Tax / Wajib Pajak Badan, Jangan Lupa! Batas Akhir Lapor SPT Tahunan Badan Semakin Deka
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 1 year ago by
Lia.
Wajib Pajak Badan, Jangan Lupa! Batas Akhir Lapor SPT Tahunan Badan Semakin Deka
April 28, 2025 at 9:21 am-
-
Up::0
Sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP), batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi, untuk tahun pajak 2024, batas akhirnya adalah 30 April 2025. Jangan sampai terlambat ya!
Pasal 3 ayat (6) UU KUP juga menyebutkan bahwa bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SPT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan PMK No. 243/PMK.03/2014 sebagaimana diubah dengan PMK No. 9/PMK.03/2018, SPT dapat disampaikan dalam bentuk cetak atau elektronik. Nah, salah satu metode elektronik yang umum digunakan adalah e-form.
Apa itu e-form?
E-form adalah metode pelaporan SPT secara elektronik yang dilakukan secara offline melalui Adobe Acrobat Reader DC (versi 32-bit). Berbeda dengan e-filing yang membutuhkan koneksi internet saat pengisian, e-form cukup diakses offline dan hanya butuh internet saat pengunduhan dan pengiriman.Langkah Singkat Penggunaan e-form:
Login ke akun DJP Online Anda.
Pilih tab “Lapor” > klik “e-form PDF”.
Pilih tahun pajak dan status pelaporan (“Normal” jika bukan pembetulan).
Klik “Kirim Permintaan” untuk mengunduh e-form.
Buka file menggunakan Adobe Reader DC, isi setiap lampiran seperti Lampiran 7A (kredit pajak luar negeri), Lampiran 5A (cabang usaha), hingga Lampiran I (rekonsiliasi fiskal).
Jangan lupa juga unggah laporan keuangan serta dokumen pendukung lainnya. Setelah semua lengkap, klik submit dan masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke email Anda.
Dengan mengikuti panduan ini, pelaporan SPT Tahunan Badan jadi lebih mudah dan tepat waktu. Yuk lapor sebelum deadline!
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…22 May 2026 • Finance & TaxTerkait:wajib pajak
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…21 May 2026 • Finance & TaxTerkait:pajak
-
Perusahaan Multinasional Omzet Rp 15 Triliun Wajib Masuk Skema Pajak Minimum GlobalDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan Pajak Minimum Global atau Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) bagi…13 May 2026 • Finance & TaxTerkait:wajib pajak batas akhir lapor spt
-
Bukan Lagi Rp 5 Miliar, Batas Maksimal Restitusi PPN Kini Diturunkan Jadi Rp 1 MiliarPemerintah kembali merevisi aturan terkait percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Regulasi…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:wajib pajak batas lapor spt
-
Ditjen Pajak Kemenkeu Resmi Perpanjang Batas Lapor SPT Badan hingga 31 Mei 2026Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberikan kelonggaran batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)…6 May 2026 • Finance & TaxTerkait:wajib pajak badan jangan batas akhir
-
Pajak Kripto Tembus Rp 1,96 Triliun Sejak 2022, Segini Sumbangan IndodaxPenerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus menunjukkan tren meningkat sejak pertama kali diberlakukan pada 2022. Hingga Februari 2026, total pajak kripto…8 May 2026 • Finance & TaxTerkait:wajib pajak tahunan
-
Purbaya Mau Revisi Aturan Restitusi Pajak, Rencanakan Berlaku 1 Mei 2026Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak. Hal ini sejalan dengan…15 Apr 2026 • Finance & TaxTerkait:wajib pajak batas
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…3 May 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:wajib pajak batas akhir lapor spt
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…7 May 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:wajib pajak badan akhir
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:wajib pajak badan lapor
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…17 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:wajib pajak jangan lapor spt tahunan
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:wajib akhir lapor
