Home / Topics / Finance & Tax / PMK 89/2025: Penataan Ulang Penimbunan dan Mutasi Barang Kena Cukai
- This topic has 2 replies, 3 voices, and was last updated 6 months, 3 weeks ago by
AKHMAD.
PMK 89/2025: Penataan Ulang Penimbunan dan Mutasi Barang Kena Cukai
December 30, 2025 at 10:04 am-
-
Up::0
PMK 89/2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi langkah penting dalam menata ulang pengaturan penimbunan serta mutasi Barang Kena Cukai (BKC). Peraturan ini secara resmi menggantikan PMK 226/2014 yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan dunia usaha dan dinamika jenis penimbunan serta pergerakan BKC di lapangan. Perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal, khususnya di bidang cukai, harus terus adaptif terhadap realitas ekonomi dan praktik industri yang terus berkembang.
Salah satu poin utama dalam PMK 89/2025 adalah penegasan bahwa BKC yang belum dilunasi cukainya dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atau Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Selain itu, regulasi ini memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai penimbunan BKC yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong. Hal ini penting karena sebelumnya masih terdapat celah interpretasi yang berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan dalam pengawasan.
PMK 89/2025 juga menyesuaikan kewajiban administrasi bagi pengusaha pabrik. Pengusaha diwajibkan untuk memilih salah satu dari dua mekanisme, yaitu pembukuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai atau pencatatan sederhana bagi pengusaha pabrik skala kecil. Kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan pengawasan negara dan kemampuan administrasi pelaku usaha, khususnya UMKM di sektor cukai.
Hal yang cukup menarik adalah pengaturan baru terkait tempat pengguna fasilitas pembebasan cukai sebagai lokasi penimbunan BKC. Ketentuan ini belum diatur dalam PMK sebelumnya dan menjadi sinyal bahwa pemerintah semakin memperluas pendekatan berbasis fasilitas fiskal, namun tetap disertai kewajiban kepatuhan yang jelas. Dengan demikian, fasilitas pembebasan cukai tidak hanya menjadi insentif, tetapi juga instrumen yang tetap berada dalam koridor pengawasan.
Selain penimbunan, penyesuaian juga dilakukan terhadap ketentuan pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan BKC, termasuk dokumen cukai yang digunakan. Simplifikasi proses bisnis yang menjadi salah satu pertimbangan utama PMK 89/2025 diharapkan dapat mengurangi beban administratif, mempercepat arus barang, serta meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Pemberlakuan PMK 89/2025 mulai 1 Januari 2026 memberikan waktu transisi yang cukup bagi pelaku usaha dan otoritas untuk menyesuaikan diri. Ketentuan bahwa dokumen cukai yang diterbitkan sebelum berlakunya PMK ini tetap sah hingga kegiatan selesai juga mencerminkan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan gangguan operasional.
Namun demikian, implementasi kebijakan ini tentu akan menghadapi tantangan, terutama dari sisi kesiapan sistem, pemahaman pelaku usaha, serta kapasitas pengawasan DJBC. Tanpa sosialisasi dan pendampingan yang memadai, tujuan simplifikasi justru berpotensi berubah menjadi beban baru.
Sebagai bahan diskusi, menurut rekan-rekan di Fintax Community, sejauh mana PMK 89/2025 ini benar-benar mampu menyeimbangkan antara pengawasan negara dan kemudahan berusaha? Apakah pengaturan baru ini sudah cukup ramah bagi pengusaha kecil di sektor cukai, atau justru masih menyisakan risiko kepatuhan yang tinggi? Menarik untuk mendengar pandangan dan pengalaman dari berbagai sudut.
-
Menurut saya, PMK 89/2025 sudah berada di arah yang tepat karena mencoba menutup celah interpretasi lama sekaligus menyederhanakan proses bisnis cukai. Fleksibilitas pilihan pembukuan dan pengakuan TPS/TPB sebagai tempat penimbunan BKC menunjukkan upaya menyeimbangkan pengawasan dan kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku skala kecil. Tantangannya ada pada implementasi di lapangan, konsistensi pengawasan, kesiapan sistem, dan kualitas sosialisasi akan sangat menentukan apakah regulasi ini benar-benar memudahkan atau justru menambah risiko kepatuhan.
-
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…21 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all akuntansi community 2025 pmk pengawasan
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:accounting akuntansi document dokumen community 2025
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all dokumen community 2025 pmk menjadi
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all community barang 2025 pmk pengawasan
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all accounting akuntansi pembukuan expense biaya
-
[DISKUSI] PER-15/PJ/2025: Siapa Aja Nih E-Commerce yang Bakal Kena Wajib Setor PHey Sobat Fintax! 👋 Baru aja keluar aturan baru dari DJP yang cukup ngefek banget ke dunia e-commerce nih. Namanya PER-15/PJ/2025, efektif…8 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all accounting komunitas barang 2025 kena
-
Perpanjangan NPPN Hingga 31 Desember 2025 – Pengajuan Sukses via Coretax DJPHalo teman-teman di Mekari Community! Berikut informasi krusial dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang perlu segera diketahui: Nomor Pokok Pelaporan Pajak (NPPN)…3 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all akuntansi dokumen community 2025 pmk
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…9 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all biaya community komunitas 2025 pmk
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…14 Apr 2026 • Finance & TaxAllTerkait:all community 2025 pmk menjadi bahwa
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:accounting akuntansi biaya community 2025 pmk
-
INFO TERBARU – Pajak Kripto & Emas Diatur Ulang Mulai 1 Agustus 2025Hey Fintax People! Kalian yang aktif di dunia investasi kripto atau emas, siap-siap update nih! 🧾⚖️ Per 1 Agustus 2025, ada aturan…1 Aug 2025 • Finance & TaxAllTerkait:all ulang 2025 kena pmk usaha
-
Risiko Keterlambatan TP Doc Menurut PMK 172/2023Halo rekan-rekan FinTax Community, Sorotan tajam dari Senior Manager RSM Indonesia, Ibu Rindhaswari, mengenai implikasi keterlambatan penyusunan Transfer Pricing Documentation (TP Doc)…27 Oct 2026 • Finance & Taxtp-docTerkait:accounting pembukuan dokumen community barang pmk
