Home / Topics / Finance & Tax / Cara Mengajukan Permohonan Pengangsuran Pada Saat Penyampaian SPT Tahunan Via Coretax
- This topic has 0 replies, 1 voice, and was last updated 4 hours, 17 minutes ago by
AKHMAD SYAHREZA.
Cara Mengajukan Permohonan Pengangsuran Pada Saat Penyampaian SPT Tahunan Via Coretax
April 1, 2026 at 1:35 pm-
-
Up::0
Bagi wajib pajak yang mengalami kendala keuangan saat melakukan pelunasan pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Ketentuan mengenai pengangsuran pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024).
Mengacu pada Pasal 114 ayat (4) PMK 81/2024, permohonan pengangsuran harus disampaikan sebelum SPT Tahunan disampaikan dan paling lambat sebelum batas waktu penyampaiannya. Permohonan tersebut dapat disampaikan melalui aplikasi Coretax lewat menu Layanan Administrasi. Berikut penjelasannya.
Ketentuan Pengangsuran PPh Pasal 29
Ketentuan Pasal 113 PMK 81/2024 memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengangsur pajak yang terutang. Permohonan untuk mengangsur dapat diajukan untuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau Pajak Karbon (PPh Pasal 29). Pengangsuran juga dapat diajukan atas pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, ketetapan pajak, surat keputusan, maupun putusan.
Pasal 117 ayat (4) PMK 81/2024 juga menegaskan bahwa pengangsuran pajak dapat diberikan sampai dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh tahun pajak berikutnya. Untuk pajak selain PPh Pasal 29, wajib pajak dapat melakukan pengangsuran paling lama 24 bulan sejak diterbitkannya surat persetujuan pengangsuran.
Syarat permohonan pengangsuran pembayaran pajak dapat dilihat pada artikel berikut ini: Ingin Mengangsur Pajak Terutang? Ini Persyaratannya.
Cara Mengajukan Permohonan Pengangsuran
Permohonan pengangsuran pembayaran PPh Pasal 29 dapat disampaikan melalui dua cara, yakni secara elektronik melalui Coretax DJP atau secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Bagi wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pajak melalui Coretax, wajib pajak dapat memilih layanan Permohonan Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29 (LA.21-01).
Berikut langkah-langkah mengajukan permohonan pengangsuran melalui Coretax.
- Mula-mula login ke Coretax DJP. Apabila permohonan diajukan atas nama perusahaan atau pihak yang diwakili, pilih impersonate dengan cara memilih nama wajib pajak yang diwakili.
- Pilih menu Layanan Wajib Pajak → Layanan Administrasi → Buat Permohonan Layanan Administrasi.
- Pilih Layanan AS.21 Angsuran/Penundaan PPh Pasal 29, kemudian pilih LA.21-01 Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29.
- Isi informasi permohonan, kemudian unggah dokumen pendukung yang dibutuhkan.
- Klik Kirim. Permohonan angsuran pembayaran PPh Pasal 29 berhasil dikirim.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan penelitian atas permohonan yang disampaikan. Proses penyelesaian permohonan dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Keputusan yang diberikan dapat berupa persetujuan atau penolakan atas permohonan.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Penggantian Jabatan NPWP Sementara (999) Menjadi NIK Valid pada Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan (BPMP)Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan proses penggantian identitas secara…1 Apr 2026 • Finance & Taxpajak-djp-coretax-pph21-spttahunan-spt2025Terkait:cara saat spt tahunan coretax
-
Optimalisasi Pajak Perusahaan dengan Fasilitas Pasal 31E UU PPhTidak semua penghasilan yang diperoleh perusahaan secara otomatis dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara penuh. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah…10 Mar 2026 • Finance & Taxpajak-perusahaan pasal-31e pkp pph-badanTerkait:cara
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Dalam kerangka akuntansi akrual dan perspektif perpajakan, Accounts Payable (AP) dan Accounts Receivable (AR) tidak hanya berdampak pada laporan posisi keuangan, tetapi…15 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:cara saat
-
Jangan Abaikan Bukti Potong A1, Bisa Berisiko BesarDi dunia perpajakan, bukti potong A1 sering dianggap sepele oleh sebagian orang—“Ah, itu cuma formalitas, nanti tinggal lapor pajak lagi,” begitu pikir…10 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:cara saat spt tahunan
-
PMK 100/2025 dan Tantangan Implementasi Akuntansi Berbasis AkrualPMK 100/2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat menurut saya merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata kelola keuangan negara, khususnya di era…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:cara
-
PMK 112/2025 dan 6 Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan P3BPMK 112/2025 menjadi regulasi yang sangat menarik untuk dicermati, khususnya terkait penguatan instrumen pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Ketentuan dalam…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:cara mengajukan
-
Bea Keluar Batu Bara 5%–11%: Tantangan Implementasi dan DampaknyaRencana pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor batu bara dengan tarif progresif 5%–11% sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menurut saya…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:cara saat
-
PMK 115/2025: Fleksibilitas Fiskal atau Sinyal Tekanan Penerimaan Negara?Terbitnya PMK 115/2025 yang merevisi PMK 179/2022 menarik untuk dicermati lebih dalam, khususnya dalam konteks penerimaan negara yang sedang mengalami tekanan. Regulasi…6 Jan 2026 • Finance & TaxAllTerkait:cara
-
PMK 51/2025 Simak Lagi! Pihak-Pihak yang Ditunjuk Jadi Pemungut PPh Pasal 22PMK Nomor 51 Tahun 2025 kembali menegaskan posisi strategis PPh Pasal 22 sebagai instrumen pengamanan penerimaan negara, khususnya pada transaksi-transaksi bernilai besar…16 Feb 2026 • Finance & TaxAllTerkait:cara
-
Trending Perpajakan Minggu Ini: Core Tax Normal & 13 Layanan Pajak Baru”Minggu ini, dunia perpajakan Indonesia dipenuhi oleh dua topik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan wajib pajak, konsultan, dan praktisi pajak: pemulihan…9 Dec 2025 • Finance & TaxAllTerkait:cara permohonan spt
-
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp 10,6 Miliar, Tiga Tersangka Diserahkan Ke KejaksaanKasus penyerahan tiga tersangka pemalsuan faktur pajak fiktif oleh Kanwil DJP Jakarta Barat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat kembali menjadi pengingat bahwa…24 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:cara saat spt
-
PPh 21 DTP = Tambahan Gaji Bersih, Bukan Potongan Pajak!💬 Masih Banyak yang Salah Paham soal PPh 21 DTP! Banyak perusahaan masih mengira bahwa jika sudah memakai sistem Net (pajak ditanggung…7 Nov 2025 • Finance & TaxAllTerkait:cara