[AKHMAD Rookie]

Up

0

::

Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara.

Meski demikian, pemerintah menegaskan restitusi tetap berjalan bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah saat ini memperketat pemeriksaan terhadap permohonan restitusi, terutama yang dinilai mencurigakan atau bernilai besar.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak disalahgunakan.

“Enggak ada kuota. Cuma kita lihat, kita perhatikan saja itu yang restitusi benar atau enggak? Kalau ngaco-ngaco ditahan dulu,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN, Rabu (20/5/2026).

Ia menegaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memproses restitusi bagi wajib pajak yang memenuhi syarat. Hingga April 2026, pemerintah telah mencairkan restitusi pajak lebih dari Rp 160 triliun.

Menurutnya, realisasi restitusi pada awal tahun ini bahkan berpotensi melampaui capaian sepanjang 2025. Sebagai perbandingan, total restitusi pajak tahun lalu mencapai sekitar Rp 360 triliun.

Purbaya juga mengaku telah meminta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk melakukan penelitian ulang terhadap sejumlah permohonan restitusi guna memastikan prosesnya valid dan bebas dari praktik kongkalikong.

Di tengah langkah pengawasan restitusi tersebut, kinerja penerimaan pajak menunjukkan tren positif.

Hingga 30 April 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 646,3 triliun atau tumbuh 16,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 556,9 triliun.

[Lia Pionner Show Details 5 RequirementsLogin ke website sebanyak 20 kaliBalas Thread sebanyak 30 kaliBuat Thread baru sebanyak 15 kaliUbah foto profil 1 kaliIsi dan selesaikan 5 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Menarik melihat penerimaan pajak tumbuh positif di tengah penguatan pengawasan restitusi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kualitas penerimaan negara tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kepatuhan, tetapi juga melalui pengendalian proses pengembalian pajak. Ke depan, transparansi dan kepastian waktu penyelesaian restitusi akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan wajib pajak dan iklim usaha.

[Amilia Desi Marthasari Rockstar Show Details 4 RequirementsLogin ke website sebanyak 30 kaliBalas Thread sebanyak 50 kaliBuat Thread baru sebanyak 30 kaliIsi dan selesaikan 10 Quiz dengan minimal score 80 sebagai syarat kenaikan Rank]

Pengetatan restitusi pajak yang bermasalah pada dasarnya bertujuan memastikan pengembalian pajak hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi syarat, sekaligus mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Pemerintah menegaskan bahwa restitusi tetap berjalan, tetapi permohonan yang dianggap tidak wajar, bernilai besar, atau membutuhkan verifikasi tambahan akan diperiksa lebih ketat.