Home / Topics / Finance & Tax / Ikuti Forum Konsultasi Publik, DJP Siap Bersinergi Beri Layanan
- This topic has 1 reply, 2 voices, and was last updated 2 months ago by
Lia.
Ikuti Forum Konsultasi Publik, DJP Siap Bersinergi Beri Layanan
May 22, 2026 at 11:16 am-
-
Up::0
Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon Dadang Suhendar mewakili Kepala KPP Pratama Cilegon Arvin Krissandi menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema “Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang bertempat di Aula Sekretariat Daerah II Cilegon, Kota Cilegon.
Dalam sambutannya, Walikota Cilegon Helldy Agustian menyampaikan tujuan dibentuknya MPP di Kota Cilegon ini adalah sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sebagai bentuk sinergi demi terwujudnya integrasi pelayanan publik di Kota Cilegon. Dengan adanya MPP di Kota Cilegon, masyarakat akan sangat terbantu karena berbagai keperluan dapat diselesaikan hanya di satu tempat.
FKP Percepatan Penyelenggaraan MPP Kota Cilegon tersebut diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari surat usulan Pembentukan MPP di Kota Cilegon, Banten.
“Pada tahun 2024, diharapkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia dapat menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik sehingga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik,” ujar Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Noviana Andrina sebagai narasumber FKP.
Pada akhir rangkaian acara, KPP Pratama Cilegon menandatangani Surat Pernyataan yang berisi KPP Pratama Cilegon mendukung sepenuhnya atas terselenggaranya MPP dan siap mengisi gerai yang disediakan oleh tim MPP Kota Cilegon.
-
Menurut saya, hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan langkah yang sangat baik karena memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan layanan pemerintah di satu tempat. Dengan adanya dukungan dari KPP dan instansi lainnya, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Semoga MPP Kota Cilegon segera terwujud dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
-
- You must be logged in to reply to this topic.
Login terlebih dahulu , untuk memberikan komentar.
Thread terkait
-
Antisipasi Pembaruan SAK 2026–2027: Implikasi Transisi PSAK 118, Akuntansi Instrumen Berbasis ESG, dan Sensitivitas FiskHalo rekan-rekan FinTax Community, Pembaruan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dirilis oleh IAI untuk periode 2026 dan 2027 membawa perubahan arsitektur pelaporan…6 Aug 2026 • Finance & TaxsakTerkait:forum siap beri
-
Ditjen Pajak Hadapi Puluhan Ribu Sengketa Pajak, Nilainya Tembus Rp 176 TriliunDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menangani puluhan ribu perkara sengketa pajak hingga akhir tahun 2025. Berdasarkan Laporan Keuangan Ditjen…4 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:djp beri
-
Tak Semua Penjual Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada Kena Pajak Mulai 1 Agustus, Ini KriterianyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi memberlakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Agustus 2026.…2 Aug 2026 • Finance & TaxTerkait:beri
-
Tokopedia Buka Menu Tax Exemption Per 13 JuliHalo rekan-rekan FinTax Community, Hari ini, 13 Juli 2026, Tokopedia resmi membuka keran pengajuan pembebasan pemotongan PPh melalui menu baru di Seller…13 Jul 2026 • Finance & Taxtax-exemptionTerkait:forum djp siap
-
📢 Kelanjutan PMK 37/2025: Membedah Sisi Administrasi & Validasi Dokumen “Prepaid Tax” Merchant per 1 Agustus 2026 (BagiRekan-rekan Fintax Community, Melanjutkan diskusi hangat kita kemarin mengenai penunjukan 4 raksasa marketplace (Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli) sebagai pemungut PPh Pasal 22…6 Aug 2026 • Finance & Taxpmk37Terkait:djp siap beri
-
📢 Hot Issue: PMK 37/2025 & Babak Baru PPh 22 Marketplace Per 1 Agustus 2026. Siapkah Infrastruktur FAT Kita?Rekan-rekan Fintax Community, Pagi ini kita disuguhkan rilis berita resmi mengenai penunjukan Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22…2 Jul 2026 • Finance & Taxpph-22Terkait:djp siap beri
-
Penerimaan Pajak Tembus Rp 940,31 Triliun per 16 Juni 2026, Tumbuh 23,4%Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak neto telah mencapai Rp 940,31 triliun hingga 16 Juni 2026. Angka tersebut…18 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:djp
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-CommercePermendag 19/2026: NIB sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Bisnis Digital Menurut saya, kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang e-commerce melalui Permendag 19/2026…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:siap
-
Permendag 19/2026: NIB untuk Pedagang e-Commerce, Langkah Menuju Ekosistem Digital yang Lebih TertataMenurut saya, penerapan kewajiban Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pedagang di e-commerce melalui Permendag 19/2026 menjadi salah satu langkah penting dalam perkembangan…18 Jun 2026 • Finance & TaxpermendagTerkait:ikuti siap beri
-
Ditjen Pajak Kejar Pajak Sektor Sawit, Potensi Penerimaan Rp 1,1 TriliunDirektorat Jenderal (Direktorat) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Langkah ini mulai…15 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:djp beri
-
Pemerintah Perketat Restitusi Pajak Bermasalah, Penerimaan Negara Melonjak 16,1%Pemerintah akan menahan sementara pencairan restitusi pajak yang dinilai bermasalah atau belum terverifikasi guna mencegah potensi kebocoran penerimaan negara. Meski demikian, pemerintah…8 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:djp
-
Sambut 100 Siswa Ma’arif NU 01 Limpung Batang, Kanwil DJP Jateng I Tanamkan Kesadaran PajakKantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I menerima kunjungan studi dari sekitar 100 siswa jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga…4 Jun 2026 • Finance & TaxTerkait:ikuti djp beri layanan
